Administrasi Publik dan Negara memiliki tujuan yang sama yaitu, menyejahterakan rakyat melalui mekanisme yang tercermin dalam kebijakan publik. 

Dalam  mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai  hal terkait  permasalahan  yang  timbul  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  melalui  kebijakan  publik menjadi  tantangan  tersendiri.  

Strategi  yang  tepat  dalam  menyediakan  kebijakan  publik  yang mendukung kesejahteraan rakyat  dalam  mengatasi  masalah-masalah  sosial  sangat  penting untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini didasari karena masyarakat harus hidup dengan sejahtera sesuai dengan haknya.

Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 

Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.  Ada Kebijakan yang dibuat sebagai tanggapan terhadap beberapa masalah atau masalah yang membutuhkan perhatian. Kebijakan adalah apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan tentang masalah atau masalah tertentu.

Suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan kearah tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Suatu masalah akan menjadi masalah publik jika masalah tersebut diartikulasikan. 

Masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. 

Identifikasi masalah (identification of needs) yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria. Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. 

- Kategori pertama, menurut Theodore J. Lowi (1972), masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan cara pemerintah diorganisasikan dan cara pemerintah melakukan  tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia.

- Kategori Kedua, Lowi (1972) menyatakan bahwa masalah publik juga dapat dibedakan berdasarkan kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi dan masalah redistributif. 

Masalah distributif mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu per satu. Sedangkan masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. 

Adapun masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antarkelompok atau kelas dalam masyarakat. kebijakan ini berawal dari konflik dan melibatkan konflik kelas.

Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan setiap manusia. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah membuat beberapa program untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan mengurangi angka kemiskinan. Program yang dibuat pemerintah yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

Program Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah berkisar 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu dan atau rentan miskin. Selain menggunakan Kartu Indonesia Pintar, banyak sekali bantuan yang bisa didapatkan melalui pemerintah ataupun lembaga swasta yakni beasiswa. 

Selain program Kartu Indonesia Pintar, pemerintah juga memiliki program Kartu Indonesia Sehat. Kartu ini merupakan kartu yang memiliki fungsi untuk jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan merupakan perluasan dari pelayanan jaminan kesehatan dari pemerintah setelah BPJS Kesehatan.

Dengan adanya berbagai program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Administrasi Publik diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan rakyat. Diantaranya dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merupakan faktor penting untuk seorang individu untuk meningkatkan kualitas hidup individu dalam menyejahterakan rakyat. 

Administrasi publik bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Semakin kompleks masalah di suatu negara, maka akan muncul cara-cara baru sebagai solusi terhadap masalah tersebut. Itu sebabnya ilmu administrasi publik berkembang dinamis sesuai perkembangan manusia dan suatu negara.









Mohhamad Darul Hamdi
Mahasiswa jurusan Administrasi Publik
Universitas Katolik Parahyangan