Suara.com - Beberapa hal janggal dalam rencana reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol mulai disoroti. Kali ini permintaan lahan lima persen dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai hak milik pemprov menuai kritikan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, permintaan lima persen itu tidak jelas dasarnya. Bahkan, ia menganggap hal ini diputuskan sendiri oleh Anies.

"Dasar perhitungan lima persen lahan reklamasi sebagai milik DKI juga tidak jelas dasarnya, dan diputuskan sepihak oleh Gubernur tanpa konsultasi ke DPRD," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2020).

Gilbert mengatakan, seharusnya penentuan lahan lima persen ini melalui konsultasi berbagai pihak termasuk DPRD. Bahkan, izin Anies untuk mereklamasi sudah keluar sebelum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terbit.

Karena itu, ia mencurigai motif Anies tiba-tiba menentukan adanya jatah lima persen lahan reklamasi. Ia khawatir ada oknum yang memiliki kepentingan tengah diakomodir oleh Anies sendiri.

"SK ini menjadi preseden buruk dalam tata pamong, dan sarat kepentingan," tuturnya.

Karena itu, Anies diminta untuk menjelaskan lebih rinci mengenai proses penentuan laham lima persen itu. Sebab, karena proyeknya juga masih lama dikerjakan, belum ada hal yang mendesak sehingga Anies harus mengeluarkan diskresi.

"Tidak ada hal yang mendesak untuk kemudian menyebut diskresi," katanya.

https://www.suara.com/news/2020/07/0...eklamasi-ancol