Sumber gambar : kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menegaskan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

”Ada (eksportir benih lobster) yang dituduh dekat dengan saya, orang (Partai) Gerindra, dan sebagainya. Saya enggak tahu,” ujar Edhy saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Karangsong, Kabupaten Indramayu, seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (7/7/2020).

Edhy yang berasal dari Partai Gerindra menampik informasi terkait kedekatannya dengan calon eksportir benih lobster. Menurut dia, izin ekspor benih lobster sudah diberikan ke 26 perusahaan dan akan bertambah menjadi 31 perusahaan.

"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah enggak? Apakah karena saya sekarang menteri, teman-teman saya enggak bisa berusaha?” ungkap Edhy.

Menurut menteri asal Sumatera Selatan ini, yang terpenting adalah keadilan dalam perdagangan. Dia juga menegaskan, calon eksportir benih lobster tidak melibatkan orang terdekat dan keluarganya.

Sebagai informasi, jumlah perusahaan yang mendaftar dan mendapatkan rekomendasi terus bertambah meski keputusan pemerintah untuk melegalkan ekspor benih lobster menuai polemik di dalam negeri.

Legalisasi ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020.

Siapa saja yang dapat izin ekspor?
Regulasi itu menggantikan Permen KP No 56/2016 yang, antara lain, melarang penangkapan dan atau pengeluaran benih lobster yang dikeluarkan Menteri KKP 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Edhy mengatakan tidak membatasi pelaku usaha yang ingin menjadi eksportir benih lobster. Namun ia memastikan pihaknya melakukan verifikasi.

"Masalah perusahaan, masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi dia harus perusahaan, koperasi boleh. Tapi kami tidak bisa menentukan siapa. Siapa yang mendaftar, kami terima, dan terus diverifikasi," kata Edhy.

Edhy menyebut, para calon eksportir itu telah mendaftar sebagai calon eksportir dan data-datanya telah diverifikasi oleh tim KKP. Bila mereka telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan, praktis ekspor boleh dilakukan.

Adapun hingga kini, KKP telah memverifikasi 31 perusahaan calon eksportir. Sedangkan yang diumumkan ada 26 perusahaan, yang belum lama ini dibeberkan oleh mantan Menteri KP, Susi Pudjiastuti.

"Sampai hari ini, sudah ada 31 perusahaan yang diverifikasi, 26 yang diumumkan. Laut kita terlalu luas, dan sektor ini akan menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat yang tadinya bergantung bisa hidup kembali. Jadi ini yang kami matangkan," kata Edhy.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi, coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari lima orang atau dua orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata dia lagi.

Sebagai informasi, penunjukkan perusahaan pengekspor benih lobster kembali menuai polemik. Dalam beberapa pemberitaan, sejumlah politikus disebut-sebut menduduki jabatan tinggi di perusahaan yang jadi calon eksportir benih lobster.

Bahkan mantan pelaku penyelundupan benih lobster juga disebut ikut mendaftarkan perusahaannya menjadi salah satu eskportir benih lobster.

Sebelumnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempertanyakan justifikasi yang membuat KKP mengizinkan ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan.

Dia ingin agar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP menjelaskan kepada publik secara gamblang terkait alasannya mengizinkan 26 eksportir.

"Apa justifikasi yang memberi mereka hak-hak privilege tadi??? Siapa mereka??? Apa???? Apa???? Apa???? DJPT bisa jelaskan ke publik dengan gamblang????" ujar Susi dalam akun Twitternya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) M Zulficar Mochtar membenarkan KKP telah mengizinkan 26 perusahaan yang dimaksud. Bahkan, dia menyebut telah ada 29 perusahaan yang diizinkan.

Kendati demikian, 29 perusahaan itu merupakan calon eksportir yang telah disaring dan di-review oleh tim yang dibentuk KKP dari 100 permohonan yang masuk.

"Iya betul. Bukan izin ekspor tapi penetapan calon eksportir. Ada sekitar 100 permohonan yang masuk. Setelah di-review dan dicek oleh tim yang dibentuk KKP, sesuai kriteria dan mekanisme yang disusun dan tertuang dalam Juknis, sudah 29 yang ditetapkan," kata Zulficar kepada Kompas.com.

(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Yoga Sukmana, Bambang Djatmiko)
https://money.kompas.com/read/2020/0...bster?page=all

Kader Gerindra Masuk List Eksportir, Logo Partai Diubah Jadi Kepala Lobster



Suara.com - Terlibatnya sejumlah nama kader Partai Gerindra dalam pemilik saham perusahaan pengekspor benih lobster memancing reaksi publik. Buntutnya, warganet mengubah logo partai berlambang kepala garuda itu menjadi kepala lobster.

Gambar suntingan logo Partai Gerindra tersebut kemudian diunggah oleh akun Twitter @Puspen_PKI pada Selasa, (7/7/2020).

"Mengganti kepala garuda di logo gerindra menjadi kepala lobster " demikian keterangan akun tersebut.

Aksi penyuntingan logo ini dilakukan lantaran beredarnya kabar bahwa sejumlah kader di Partai Gerindra tercatat memiliki saham dan memiliki kedudukan penting di sejumlah perusahaan penegkspor benih lobster.

Beberapa kader Partai Gerindra tercatat masuk dalam daftar pemilik saham perusahaan eksportir benih lobster yang diizinkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seperti ditulis Majalah Tempo, tercatat, ada nama Ahmad Bahtiar Sebayang yang merupakan komisaris utama PT Royal Samudera Nusantara. Bahtiar juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Parta Gerindra.

Selain itu, adik Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Sujono Djojohadikusumo, juga terlibat lantaran menjabat sebagai Komisaris PT Bima Sakti Mutiara yang merupakan satu di antara perusahaan pengekspor benur atau benih lobster tersebut.

Tak hanya itu, putri Hashim yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan Direktur Utama PT Arsari Pratama juga masuk dalam daftar pengekspor lobster.

Selanjutnya, PT Agro Industri Nusantara (Agrinas) juga tercatat sebagai perusahaan eksportir lobster yang diizinkan KKP. Di dalam struktur organisasi perusahaan tersebut, ada nama calon legislatif Partai Gerindra pada Pemilu 2019 lalu, Rauf Purnama, yang menjabat sebagai Direktur Utamanya.

Ada pula anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Simon Aloysius Mantiri, yang menjabat sebagai direktur keuangan Agrinas.

Di jajaran komisaris, terdapat nama Sugiono yang tak lain adalah Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus anggota Komisi Pertahanan DPR, lalu Wasekjen Gerindra, Sudaryono, dan Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Wakil Menteri Pertahanan.

Di perusahaan lain yaitu PT Maradeka Karya Semesta, bercokol pula kader Gerindra Iwan Darmawan Aras yang merupakan Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

https://www.suara.com/news/2020/07/0...kepala-lobster