TOKYO - Presiden China Xi Jinping yang telah merencanakan kunjungan ke Jepang, mendapat hadangan dari Parlemen Jepang.

Kunjungan kenegaraan Xi Jinping ke Jepang, semula dijadwalkan pada April 2020, tetapi ditunda karena pandemi virus Corona.

Dilansir HindustanTimes, Sabtu (4/7/22020), rencana itu akan ditenggelamkan oleh Tokyo setelah adanya protes keras.

Bahkan, dari dalam Partai Demokratik Liberal yang berkuasa di bawah pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Kunjungan kenegaraan Xi sebenarnya akan menjadi yang pertama oleh Presiden Tiongkok itu sejak 2008.

Ketegangan telah memanas antara China dan Jepang untuk beberapa waktu lalu.

Tetapi provokasi terbaru dari anggota parlemen LDP untuk secara resmi meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kunjungan Xi Jinping.

Pengenaan China atas undang-undang keamanan nasional di Hong Kong telah membuat anggota parlemen Jepang sangat prihatin.

Apalagi, ada tindakan keras China di Hong Kong atas berlakunya Undang-Undang Keamanan.

UU itu mulai diberlakukan minggu ini akan merusak hak-hak orang dan perusahaan Jepang di Hong Kong.

Jepang juga menuduh China mengeksploitasi pandemi virus Corona, sehingga menyebar luas dan membuat dunia kesuitan ekonomi.

Cengkeramannya atas Hong Kong, pusat keuangan global di mana Jepang memiliki kepentingan yang signifikan.

Sekitar 1.400 perusahaan Jepang hadir di Hong Kong, yang merupakan importir barang pertanian terbesar di dunia.

Komunitas bisnis Jepang khawatir undang-undang keamanan nasional akan mengguncang fondasi Hong Kong.

Jepang mengecam keras langkah itu, dengan mengatakan hal itu mengikis kebebasan Hong Kong.

Bahkan, bertentangan dengan janji yang memungkinkan otonomi tingkat tinggi di bekas jajahan Inggris selama 50 tahun setelah kembali ke China pada 1997.

Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi mengeluarkan pernyataan penyesalan atas undang-undang itu.

Dia mendesak China menghormati hak-hak orang Jepang dan perusahaan yang beroperasi di Hong Kong.

Kunjungan pemimpin Tiongkok itu bisa membantu memperlancar hubungan bilateral yang lama terbengkalai karena sejarah perang dan masalah teritorial.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir ini, Tiongkok terus mengirim kapal ke perairan dekat Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur.

Sejak April 2020, Jepang telah melihat 67 kapal Penjaga Pantai China dekat perairan ini.

Sehingga mempertinggi situasi yang sudah tegang akibat penanganan salah pandemi virus Corona oleh Tiongkok.

Menteri Pertahanan Jepang, Taro Kono mengatakan prilaku China atas Kepulauan Laut Cina Timur membahayakan perdamaian di wilayah tersebut.

Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan yang berkepanjangan antara kedua negara mengenai Kepulauan Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China yang jatuh di Laut Cina Timur.

Retorika telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, dengan Jepang melaporkan peningkatan aktivitas dari China di daerah tersebut.

Jepang telah mengerahkan jet tempur setelah militer China terbang dekat wilayah udara Jepang.

Jika Jepang membalas, langkah itu dapat memicu konflik militer besar-besaran di wilayah itu yang dapat melibatkan Amerika Serikat dalam masalah ini.

Karena Washington terikat untuk mempertahankan Tokyo berdasarkan perjanjian pertahanan antara kedua negara.

Pada konferensi pers baru-baru ini, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga menekankan:

“Kepulauan Senkaku berada di bawah kendali kami dan tidak diragukan lagi wilayah kami,”

“Secara historis dan di bawah hukum internasional, kami pikir ini adalah masalah yang sangat serius jika kegiatan ini berlanjut.”

"Kami akan merespons dengan tegas dan tenang kepada pihak China," kata pejabat tinggi Jepang itu.

Tiongkok mengklaim Kepulauan Diaoyu dan pulau-pulau afiliasinya merupakan bagian yang melekat dari wilayah Tiongkok.

Bahkan, menjadi "hak bawaan" Beijing untuk melakukan patroli dan kegiatan penegakan hukum di perairan ini.

Koran Partai Komunis China, The Global Times menulis bahwa:

"Kaum konservatif Jepang mengganggu pemulihan hubungan China-Jepang dengan menggugah perselisihan Kepulauan Diaoyu".

Rantai pulau-pulau sengketa yang tidak berpenghuni terletak di sebelah timur daratan Cina dan barat daya Pulau Okinawa di Jepang.

Mereka dekat dengan jalur pelayaran yang penting dan strategis serta menawarkan lahan penangkapan ikan.

Bukan itu saja, kaya dengan cadangan minyak dan gas alam di lautan ini telah membuat pulau-pulau ini jadi rebutan Jepang dan China dengan rean 7 km persegi.

Pada 2012, pemerintah Jepang membeli tiga pulau dari pemilik pribadi Jepang yang telah menahannya sejak 1930-an.

Sebuah langkah yang memicu pertikaian baru dan protes di kota-kota China.

Sejak itu, kapal-kapal China berlayar masuk dan keluar dari apa yang Jepang katakan sebagai perairan teritorialnya, memicu kekhawatiran akan bentrokan.

Di tengah-tengah keresahan dalam negeri yang meningkat atas perilaku China dan meningkatnya kekhawatiran keamanan,

Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono juga membunyikan peringatan tentang menyambut Xi.

Dia mengatakan situasi keamanan yang dihadapi Jepang harus dipertimbangkan.

"Sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas keamanan, saya akan membuat suara saya terdengar di dalam pemerintah," katanya.