Surabaya - Beredar Surat dari Pemkot Surabaya kepada para karyawan/karyawati yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya, Perusahaan Daerah, RSUD, Puskesmas. Surat itu berisi ajakan atau partisipasi untuk meminta keikhkasan berdonasi membantu penanggulangan COVID-19.
Surat dengan nomer 360/5769/436.3.4/2020 tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan. Surat dibuat pada 30 Juni 2020. Berikut isi lengkapnya:

"Menindaklanjuti arahan lbu Wali Kota sehubungan dengan penyebaran Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Maka Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka diharapkan partisipasi dan keikhlasan bantuan berupa uang dari karyawan/karyawati di lingkungan Pemkot Kota Surabaya/ Perusahaan Daerah/RSUD/Puskesmas yang selanjutnya dikirim melalui rekening Surabaya Peduli Bencana Bank Jatim Nomor 0017739140 yang dikoordinir oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya (contact person Indira 081803221972). Demikian atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terimakasih," dikutip dari surat tersebut.


Sekkota Surabaya Hendro Gunawan saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat tersebut. Menurut hendro, hal tersebut sah-sah saja.

"Benar suratnya. Memang ada yang salah dari surat tersebut?," tanya Hendro kepada detikcom, Rabu (1/7/2020).

Hendro menjelaskan bahwa donasi gotong royong tersebut adalah wujud dari empati pegawai Pemkot Surabaya agar bisa membantu masyarakat yang kesusahan.

"Kami sudah sering kok begitu makanya kadang kami buka posko untuk penerimaan. Tidak hanya saat pandemi, termasuk waktu gempa bumi dan lainnya. Dari swasta juga berkenan nyumbang, asal ikhlas, insyaallah bermanfaat," terangnya.


Hendro menjelaskan kegiatan donasi seikhlasnya dari karyawan/karyawati ASN/Non-ASN di pemkot digunakan untuk bantuan makanan kepada penderita COVID-19, juga untuk membeli alat medis. Hendro membantah kalau dana refocusing dari APBD Surabaya untuk penanganan COVID-19 sudah habis.

"Belum habis dananya. Karena banyak yang support dari berbagai pihak untuk penanganan Corona ini," ujarnya.

Terkait berapa persen anggaran yang sudah diserap, Hendro menyebut jumlahnya tidak besar.

"Penyerapan dari refocusing nggak banyak sampai saat ini. Soalnya sudah banyak terbantu dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan bantuan masyarakat. Lagi pula dana besar bukan ukuran apakah kegiatannya besar juga. Yang jelas harus efisien dan efektif," urainya.

Untuk nominal serapan, Hendro tidak mengetahui secara detail angkanya. Karena yang lebih mengetahui ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).


https://news.detik.com/berita-jawa-t..._beritaTerkait

JawaPos.com – Belanja untuk peralatan penanganan Covid-19 di Surabaya dihitung dengan cermat. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengakui bahwa dirinya berpikir panjang untuk memastikan anggaran yang digunakan untuk belanja tersebut benar-benar efektif.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, dirinya memang tidak suka bila mengeluarkan biaya besar, tapi hanya untuk jangka pendek. Dikhawatirkan peralatan yang hanya khusus untuk penanaganan Covid-19 itu tidak terpakai begitu pandemi berakhir. ”Terus kalau sudah normal, manfaatnya opo? Kan sayang,” ungkap Risma.

Dia menyebutkan bahwa anggaran yang dimiliki pemkot memang terbatas sehingga harus benar-benar dialokasikan untuk penanganan jangka panjang. ”Sayang duitnya. Makanya, aku sangat hemat. Sangat berusaha efisien sekali untuk pengeluaran ini,” tegas Risma yang pernah menjadi kepala Bappeko Surabaya.

Biasanya, Risma selalu bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita untuk peralatan yang akan dibeli. Bila peralatan tersebut bisa digunakan untuk jangka panjang, akan dilakukan pengadaan. ”Tapi, aku selalu tanya ke Bu Feni, ’Buk kalau alat ini bisa?’ Oh, itu bisa untuk TBC. Oh oke,” imbuh Risma.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti sepakat dengan penghematan yang dilakukan pemkot. Bukan hanya dana proyek-proyek yang direncanakan sejak 2019. Melainkan juga anggaran Covid-19 sebesar Rp 196 miliar yang dibicarakan dengan DPRD Surabaya sejak Maret lalu. ”Misalnya, anggaran bansos untuk warga tak mampu Rp 160 miliar. Itu tidak dibelanjakan,” ujar Reni kemarin.

Pemkot mendapat banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Bahkan, anggaran bansos tunai dari Kementerian Sosial untuk 174.332 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai Rp 300 miliar. Masing-masing keluarga mendapatkan Rp 600 ribu selama tiga bulan berturut-turut.

Pemprov Jatim juga memberikan bantuan tunai untuk 45 ribu keluarga. Besarnya Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan. Ada juga bantuan dari presiden, donatur, hingga corporate social responsibility (CSR).

Reni menilai ada anggaran ratusan miliar dari APBD yang bisa dihemat. Nah, dia melihat sejumlah pos anggaran masih memerlukan suntikan dana. Salah satunya adalah Kampung Wani Jogo Suroboyo dan pasar tangguh. ”Apakah dua program itu diprioritaskan? Kalau iya, harus ada dukungan anggaran di sana,” kata mantan anggota komisi A itu.

Ada 1.360 RW di Surabaya. Rekan Reni di Fraksi PKS Fatkur Rohman sudah menghitung kebutuhan biayanya. Jika setiap RW mendapatkan Rp 5 juta, pemkot hanya perlu menyediakan anggaran Rp 6,8 miliar.

Reni menilai anggaran itu terhitung sangat kecil jika dibandingkan dengan penghematan yang sudah dilakukan pemkot. Menurut dia, suntikan dana untuk RW sangat mendesak. Sebab, ada empat satgas di masing-masing posko yang membutuhkan anggaran operasional. ”Misalnya, konsumsi jaga, membeli masker, melakukan penyemprotan disinfektan. Dan biaya membangun portal. Itu tidak murah,” katanya.

Dia juga mengingatkan komitmen bersama yang sudah ditandatangani tiga kepala daerah dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Juga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Para kepala daerah sepakat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak dilanjutkan.

Ada lima poin yang menjadi komitmen bersama. Reni menekankan pada poin pertama. Yakni, setiap kepala daerah sepakat untuk mengerahkan ketersediaan sumber daya personel, materiil, prosedur, hingga anggaran yang dimiliki untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. ”Seharusnya, kampung-kampung yang katanya jadi ujung tombak ini mendapat dukungan sesuai komitmen bersama itu,” tegasnya.

https://www.jawapos.com/surabaya/14/...anan-covid-19/