M SAHLAN | SABTU, 27/06/2020 08:10 WIB

Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif IPI

Jakarta, Jurnas.com - Pakar politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai respon PDIP dalam menyikapi aksi pembakaran bendera dengan menempuh jalur hukum sudah tepat.

"Jalur hukum merupakan pilihan terbaik tinimbang membalas dengan aksi jalanan," ujar Karyono di Jakarta, Minggu (27/6/2020).

Ia mengatakan, PDIP sebagai partai yang sudah malang melintang dalam pergulatan politik nasional, tentu berpengalaman dalam menghadapi tantangan.

Partai banteng ini sudah teruji mampu melewati tantangan yang lebih berat saat menghadapi tekanan rezim orde baru. Dan setiap gejolak dan tantangan akhirnya semakin mendewasakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Bagi Karyono, menempuh jalur hukum dalam merespon aksi penolakan yang disertai pembakaran bendera itu, menunjukkan PDIP sudah mencium adanya provokasi yang ingin membenturkan partai ini dengan umat Islam memanfaatkan isu penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diframing secara sistematis.

"Mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontra produktif, dibalik layar tentunya ada hukuman politik bagi lawan," ungkapnya.

Karyono juga mengingatkan, situasi di tengah pandemi covid-19 ini sangat sensitif untuk memicu kondisi chaos. Dampak pandemi ini telah meningkatkan kerawanan sosial. Karenannya, diperlukan ekstra kewaspadaan terhadap pelbagai potensi yang dapat memicu konflik.

"Situasi pandemi ini seperti padang ilalang di musim kemarau yang mudah terbakar. Indikasi adanya pihak-pihak yang menginginkan kondisi chaos telah terbukti dengan banyaknya hoaks juga berbagai provokasi yang dilakukan kelompok anarko untuk menjarah, diskusi pemakzulan dan sejumlah aksi teror yang terjadi selama pandemi," tegasnya.

Terlepas dari itu, Karyono menilai aksi demo yang disertai pembakaran bendera PKI dan PDIP tentu menyisakan pertanyaan.

Pada awalnya demo ini tuntutannya adalah menolak RUU HIP dan menuntut agar RUU HIP dicabut. Lantas apa korelasinya antara menolak RUU HIP dengan membakar bendera PKI dan PDIP. Disinilah yang perlu diurai apa motivasinya.

Jika dicermati pelbagai opini yang berkembang terkait dengan penolakan RUU HIP terdapat beragam pendapat dan kepentingan. Sebab katanya, tidak semua yang menolak RUU HIP memiliki argumen yang sama.

Pun demikian, kata Karyono ada perbedaan kepentingan di antara kelompok yang menolak RUU HIP. Ada yang murni menolak berdasarkan pertimbangan rasional, ilmiah dan dilandasi kebijaksanaan untuk kemaslahatan bangsa.

"Tetapi, di satu sisi, di tengah penolakan RUU HIP tercium aroma politik yang menyengat. Tujuannya mudah ditebak, yakni untuk menjatuhkan PDIP melalui framing isu komunisme yang dilekatkan ke PDIP," jelasnya.

Ia pun menilai sejak awal munculnya kontroversi RUU HIP, PDIP menjadi sasaran tembak, karena dipandang sebagai partai pengusul. Pelbagai wacana miring mengarah ke partai berlambang banteng moncong putih itu.

Salah satu isu yang kental dengan kepentingan politik adalah mengkaitkan RUU HIP dengan isu bangkitnya komunisme yang sejak 2014 sering dialamatkan ke PDIP dan Presiden Jokowi.

"Karenanya, tak perlu heran, aksi pembakaran bendera PKI dan PDIP di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR adalah bagian dari propaganda politik untuk memberikan stigma komunis ke PDIP," tegas Karyono.

Pertanyaannya kemudian, ungkap Karyono, mengapa propaganda usang ini masih terus dipakai. Padahal, propaganda ini terbukti gagal.
Justru yang terjadi semakin diserang dengan propaganda klasik dengan isu komunis dan sekular, justru semakin membesarkan PDIP.

Terbukti, selama pemilu pasca reformasi, partai ini 3 kali menang pemilu legislatif (Pemilu 1999, 2014, 2019) dan 3 kali menduduki jabatan presiden (Megawati 2001 - 2004, Joko Widodo 2 periode) dan 1 kali menduduki wakil presiden (era pemerintahan Abdurrahman Wahid - Megawati).

"Berdasarkan fakta itu, semestinya mereka bisa belajar dari realitas agar tidak seperti keledai yang tidak bisa belajar dari kegagalan. Jadi berusahalah untuk cerdas sedikit dengan membuat strategi baru yang lebih terukur, tepat sasaran, sehingga bisa efektif dalam menundukkan "banteng moncong putih," tuntas Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif IPI.

Sumur
http://www.jurnas.com/mobile/artikel...-Banteng-PDIP/


Kita liat sapa yg paling rugi banyak hingga lenyap dari bumi indonesia..

Kadrun kang hoax SARA vs banteng pendiam brantem

Prabowo kalau diam2 aja keknya bakal ditendang jokowi dari menhan dijadikan ajudan

GIF


Kadrooners yg bakar2 ini pasti udh kejet kejet ditandain

Jokowi tinggal ikut langkah Trump saja, pake UU Darurat Sipil wabah corona, sekalian tendang tuh pujaan kadroon si wan aboed dari ibukota krn kaga becus tangani corona..