China menambahkan kekuatan militer baru untuk menjaga pantai Laut China Timur dan Selatan di tengah desakan maritim. Terlebih, revisi hukum memungkinkan pelatihan bersama dan operasi masa perang dengan tentara. Lantas, apa dampak dari langkah militer China tersebut?

Beijing akan lebih lanjut memajukan integrasi penjaga pantai dengan militer dengan mengizinkan latihan bersama sekaligus menggabungkan operasi pada masa perang. Menurut laporan Nikkei Asian Review, langkah ini diambil guna memperkuat kegiatan maritim negara yang agresif di laut China Timur dan Laut China Selatan.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada Sabtu diketahui telah meneken perubahan dengan merevisi undang-undang yang mengatur Angkatan Kepolisian Bersenjata Rakyat, lapor Kantor Berita Xinhua. Ini menandai revisi pertama terhadap hukum tersebut dalam sebelas tahun belakangan.

Melalui integrasi, kepemimpinan Presiden Xi Jinping berupaya membangun jaringan pertahanan yang dapat menangani semuanya dengan mulus, mulai dari patroli laut hingga operasi militer. Tujuannya adalah untuk memperluas pengaruh militernya di wilayah tersebut dengan memperhatikan persaingan supremasi maritim dengan Amerika Serikat (AS).

Konsekuensi dari revisi undang-undang ini, yaitu membawa Angkatan Kepolisian Bersenjata Rakyat di bawah komando Komisi Militer Pusat, yang dipimpin oleh Xi, atau lima komando teater selama masa perang. Aturan yang sama berlaku untuk penjaga pantai, yang merupakan bagian dari Kepolisian Bersenjata Rakyat.

Revisi ini juga memungkinkan tentara dan penjaga pantai untuk bergerak bersama jika kepemimpinan Xi menentukan bahwa situasi sudah genting lantaran tergolong perang di Laut China Timur atau Laut China Selatan. Penjaga pantai juga akan dapat berpartisipasi dalam operasi militer. Bahkan di waktu normal, penjaga pantai dapat melakukan pelatihan, ditambah dengan penyelamatan darurat dengan militer.

Penjaga pantai dalam hal ini, dimasukkan ke dalam polisi militer di bawah komando Komisi Militer Pusat pada Juli 2018. Ini menandai pertama kali sistem dan operasi militer China dibakukan dalam wadah undang-undang.

Undang-undang itu juga menjabarkan, “perlindungan kepentingan di laut dan penegakan hukum” sebagai misi Angkatan Kepolisian Bersenjata Rakyat. Dengan perkiraan 600.000 hingga 700.000 personel, Kepolisian Bersenjata Rakyat sebagian besar bakal menangani misi darat seperti menjaga keamanan dan menjaga infrastruktur penting. China pun masih dapat menambah jumlah personel keamanan maritim, sebagaimana dilaporkan Nikkei Asian Review.

Perubahan hukum tidak dimasukkan dalam rencana legislatif yang dikeluarkan Kongres Rakyat Nasional pada Desember. Namun, revisi pada kenyataannya tetap bisa dikebut. Dalih yang dipakai China adalah, urgensi untuk menekan Taiwan sehubungan dengan kemenangan besar Presiden terpilih Tsai Ing-wen pada Januari silam. Tsai sendiri diketahui telah meningkatkan kritiknya terhadap Beijing dan bergerak untuk mempererat hubungan dengan Washington.

Perubahan juga terjadi pada saat kapal penjaga pantai Tiongkok mengulangi serangan ke perairan Jepang dekat Kepulauan Senkaku, yang dikelola oleh Jepang tetapi diklaim oleh China sebagai Diaoyu. Kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki zona yang berdekatan selama 68 hari berturut-turut pada Sabtu.

Penjaga Pantai Jepang diizinkan membawa senjata atau melakukan pencarian dalam kondisi tertentu, tetapi serangan oleh kapal penjaga pantai Tiongkok yang bersenjata lengkap di daerah itu jelas akan menimbulkan ancaman yang lebih serius.

Sumber