TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari angkat bicara menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal metode pengenalan wajah (face recognition) hingga 20 miliar untuk identifikasi identitas peserta program yang dinilai berlebihan dan terbilang mahal.

Denni menyebutkan salah satu alasan identifikasi identitas peserta program Kartu Prakerja dengan face recognition adalah karena sudah lazim digunakan. "Ini bukan ruang hampa, tapi best practise yang dilakukan di industri," ujarnya saat webinar bertajuk 'Pemulihan Ekonomi di Era New Normal' , Jumat malam, 19 Juni 2020.

Ia juga menyarankan agar pertanyaan terkait pas atau tidaknya face recognition untuk mengidentifikasi identitas peserta program disampaikan ke sejumlah industri yang sudah menggunakan alat tersebut. "Bisa tanya ke ahlinya atau ke asosiasi fintech, apakah face recognition selama ini bisa digunakan untuk identifikasi pengguna? Apakah cukup dengan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) saja?" kata Denni.

Denni memastikan pemerintah menggunakan face recognition tak lain untuk menghindari dari potensi kerugian yang muncul dalam menentukan peserta Program Kartu Prakerja. "Face recognition biasa digunakan untuk menghindari fraud."

Lebih jauh, Denni menjelaskan selain efisien penggunaan face recognition juga menindaklanjuti banyaknya temuan di lapangan soal seorang pendaftar Program Kartu Prakerja yang menggunakan banyak NIK. "Dulu di medsos, ada yang mengaku bisa mendaftar dengan 5 NIK. Ada juga yang mengaku NIK-nya dipakai, padahal belum pernah mendaftar Prakerja," ucapnya.

Meski begitu Denni enggan menanggapi lebih jauh temuan-temuan KPK yang dialamatkan pada Program Kartu Prakerja ini. "Saya minta maaf tidak bisa menjawab lebih jauh. Saya hanya pelaksana kebijakan yang dikeluarkan di masa yang kurang menguntungkan," katanya. "Nanti akan ada waktu khusus untuk menjelaskan program ini. Karena ada tujuh kementerian yang menyusun kebijakan. Tidak hanya Kemenko Perekonomian."

Denni menyebutkan Program Kartu Prakerja sebagai program yang baru berusia sangat dini. "Ini masih bayi, banyak yang harus dilakukan agar bisa tumbuh kuat. Apakah ada alternatif lain untuk menyelamatkan kalangan menengah saat pandemi ini? Jika tidak ada, apakah status quo lebih baik?" tuturnya.

Mengenai kritik KPK terkait pelelangan, Denni mengatakan sejak awal dimulainya program Kartu Prakerja telah melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Meski demikian menurut dia program ini prosesnya tidak melakukan pelelangan karena anggaran pemerintah yang digulirkan Rp 5,6 triliun akan langsung diterima oleh 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja.

"LKPP yang waktu itu kita undang sejak awal penyusunan perpres mengatakan ini bukan lelang pengadaan barang dan jasa dalam prakerja. Karena duitnya di Babun (Bendahara Umum Negara) dan uangnya langsung turun kepada peserta, bukan di kementerian/lembaga. Perpres No. 16 Tahun 2018," katanya.

Baca juga: Insentif Belum Cair, Kartu Prakerja Masih dalam Proses Evaluasi

Dia menekankan bahwa pendaftaran untuk platform digital atau lembaga pelatihan selalu terbuka sehingga program-program yang ada di dalamnya bisa dipilih langsung oleh peserta Prakerja.

"Kriterianya ada di permenkeu dan informasinya juga sudah kita pos di Instagram prakerja.go.id. Jadi masyarakat memilih sendirilah, ini kayak prasmanan," ucapnya.

"Sama pemerintah menawarkan menunya ini, kemudian peserta silahkan memilih sendiri," tutup Purba.

Sebelumnya, selain pelelangan KPK menilai face recognition tak perlu dipakai untuk program Kartu Prakerja. KPK menganggap pemakaian metode pengenalan wajah untuk mengidentifikasi identitas peserta program itu berlebihan. "Itu yang pakai cuma BIN (Badan Intelijen Negara) dan polisi," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.

Source https://bisnis.tempo.co/amp/1355628/...kap-pemerintah