IND Politik - Ada yang menarik dalam diskursus publik tiga tahun terakhir, yaitu tentang Pancasila dan Khilafah. Yang menarik adalah, bila ada yang bicara Khilafah maka ia dalam tanda kutip, "individu/ kelompok/ jamaah", akan langsung diberi label anti pancasila, ingin merongrong pancasila dan ingin mengganti ideologi negara.

Namun, apa yang kita saksikan akhir-akhir ini justeru bertolak belakang. Mereka yang dituding 'anti pancasila' tidak pernah terbukti mengusik apalagi ingin mengganti ideologi negara. Sebaliknya, mereka paling lantang bicara pancasila justeru sekarang ingin mengutak-atik pancasila melalui Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Ada apa?

Sekalipun pembahasan RUU HIP ditunda karena banyaknya penolakan namun siapa yang bisa jamin kedepan tidak ada lagi pembahasan soal RUU ini? DPR sendiri mengatakan pembahasannya "ditunda", bukan dihilangkan. Jadi, ambisi mengubah pancasila masih berkembang di lembaga legislasi tersebut.

Kita masih ingat. Ada ormas yang berdiri sejak awal 80an, tidak punya ambisi merongsong Pancasila (bisa cek rekam jejak mereka selama ini) dan tidak pernah sekali pun melakukan pelanggaran hukum, tetapi oleh rezim dibubarkan secara paksa lewat Perppu atas tudingan tak berdasar, anti pancasila, dsb..!

Sebaliknya, ini ada partai. Dengan sengaja menginisiasi perubahan pancasila dan sudah masuk dalam draff pembahasan di legislasi, lalu kenapa mereka dibiarkan bebas berkeliaran? Apakah karena yang ingin mengubah pancasila berasal dari partai politik? Atau, karena partai berkuasa jadi tidak ada yang berani sentuh? Kita menuntut konsistensi negara terkait hal ini!?. Iyal Seprianto

Link: https://iyalseprianto.blogspot.com/2...gubah.html?m=1