JAKARTA – PDI Perjuangan menyatakan akan mendengarkan aspirasi semua pihak terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang banyak menuai pro-kontra di masyarakat.

Dalam pernyataan kepada media, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan sikap itu diambil partainya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sarat dengan tradisi gotong royong dan musyawarah.

“Atas dasar hal tersebut, maka terkait dinamika, pro-kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), sikap PDI Perjuangan adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktek demokrasi Pancasila.”

Hasto menyampaikan bahwa PDI Perjuangan setuju dengan penghapusan materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila.

Di sisi lain, PDI Perjuangan mendukung penambahan menimbang guna menegaskanlarangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme.

“Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Prof Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang, dan PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang,” ujarnya dalam pernyataan yang dirilis, Minggu (14/6/2020).

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa berbagai pendapat mengenai RUU HIP menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai dasar yang memersatukan bangsa, dan adalah tindakan bijak bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog.

“Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktek demokrasi Pancasila”.

sumur