Merdeka.com - Pemerintah Jokowi memutuskan untuk terus membangun dan mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan banyak hal. Setidaknya, ada tiga hal yang menjadi alasan pemerintah bakal melanjutkan program ini. Pertama untuk mengurangi impor BBM Indonesia yang mencapai Rp300 triliun tiap tahunnya.

"Kita masih banyak mengimpor BBM Rp300 triliun per tahun. Kita harus cari cara agar impor BBM berkurang," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin dalam video konferensi, Jakarta, Senin (15/6).

Kedua, terkait masalah lingkungan. Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia menghasilkan emisi yang tinggi. Maka penggunaan BBM di harus dikurangi karena alasan lingkungan.

Ketiga, memaksimalkan penggunaan listrik pada jam rendah penggunaannya. "Ketika jam rendah ada kapasitas yang masih bisa digunakan," kata Ridwan.

Selain itu, pemerintah ingin memaksimalkan sumber daya alam yang bisa membuat baterai. Bahan baku ini ingin dikapitalisasi oleh negara. "Kita punya kelebihan dalam membuat baterai dan ini akan kita kapitalisasi," kata Ridwan.

Untuk itu, sambil menunggu proyek ini berlangsung pemerintah memberikan kemudahan bagi kendaraan listrik dari luar negeri masuk ke Indonesia. Namun tetap diatur dalam periode dan jumlah sesuai direncanakan. Apalagi pemerintah memiliki spesifikasi hanya kendaraan yang menggunakan baterai saja yang dipermudah.

"Pemerintah memprioritaskan kendaraan bermotor berbasis baterai yang lain hybrid dan lain-lain tidak difasilitasi lebih banyak," kata Ridwan.

Saat ini beberapa perusahaan sudah mulai membangun infrastruktur dan memulai berkonsorsium. Menurut Ridwan, hal yang menarik yakni industri dalam negeri yang membangun kapasitas tersebut.


Terkendala Corona

Namun demikian, dalam perjalanannya mengalami kendala teknis akibat pandemi Covid-19. Beberapa kendala yang dihadapi salah satunya mendatangkan peralatan dan tenaga ahli dari luar negeri.

"Bukan ditunda tapi terkendala seperti mendatangkan peralatan atau tenaga ahli," kata Ridwan Djamaluddin.

Komunikasi antara pemerintah dengan beberapa negara produsen kendaraan listrik sudah dibuka. Semisal dengan Korea Selatan, China dan Jepang.

Ridwan menegaskan proyek kendaraan listrik ini tidak mengalami penundaan lantaran meman produksinya belum dilakukan. Selain itu secara regulasi juga sudah jelas dan tidak terlalu mengalami banyak kendala yang tidak dapat diantisipasi.

"Kan prosesnya masih legal formal, akan ada perkembangan yang lain," kata dia.

Selain kendaraan listrik, ada juga proyek berbasis tenaga listrik lainnya yang juga terkendala. Salah satunya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSampah) di Surabaya.

Semula proyek ini akan diujicobakan pada bulan Maret 2020 lalu. Namun, beberapa peralatan proyek ini mengalami kendala pengiriman karena didatangkan dari China.

"Tapi sekarang sudah disediakan opsi untuk mempermudah (proses pengiriman alat)," kata Ridwan mengakhiri.

https://www.merdeka.com/uang/pemerin...-nasional.html

Semoga lancar yg ini biar gak kayak ESEMKA. Supaya ada gunanya kita punya banyak nikel.

Gak usah sok-sok an model lambo dulu...
Bikin yang spek keluarga atau pickup yang banyak gunanya..
Bahan baku dari dalam negri kan, trus kwalitas sederhana aja gak usah muluk2 biar jatuhnya murah...hitung2 memacu dapur produksi yang pada oleng.

Kendaraan listrik bakal jadi kendaraan masa depan yang bakal umum di pakai...