Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera, Om Swastyastu.

Cerita ini diawali dengan tidak adanya kegiatan selama adanya pandemi covid-19 sejak bulan maret lalu membuat kampus saya diliburkan. Sebagai orang yang tidak terbiasa mengangggur, saya perlu lah mencari pengalihan atau pekerjaan. Nah, pengalihan itu adalah dengan hal yang saya kuasai secara penuh yaitu ilmu manajemen sumber daya manusia.

Yah, saya kumpulkan teman-teman di kampung saya yang sedang menganggur untuk membuat kelompok bersama, bisa dibilang cikal bakal organisasi masyarakat. Awalnya untuk mewadahi usaha patungan bersama agar secara capital kita mampu untuk bertahan lebih dari 3 bulan. Seiring waktu jumlah kami semakin banyak dan perlu lah sebuah legitimasi perkumpulan kami yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai ormas di daerah kami, dengan begini kami memiliki pijakan legitimasi *ah saya tak paham terlalu banyak asal kami legal saja.

Bermula dari keisengan saya untuk memahami pengadaan proyek di kota saya yang tertutup, dan mencoba memahami sejarah kenapa wali kota kami menjadi tahanan kpk bersama anak nya dari tender sebuah pasar yang tidak sesuai dan adanya gratifikasi itu. Ah, saya perlu belajar dan memahami sepenuhnya agar cita-cita bersama organisasi kami bukanlah omong kosong untuk menjadikan kota kami maju kredibel dan transparan melalui edukasi masyarakat.

Tiga paragraph diatas merupakan intermezzo siapa kami dan tujuan kami ya agan, selanjutnya sesuai judul akan kami bahas.

Cerita dimulai ketika kami mencoba meng-audit pengadaan non-tender di kota kami di website layanan pengadaan secara elektronik untuk mencari pengadaan yang tidak wajar atau yang memiliki indikasi khusus.





Ditemukanlah banyak sekali (red flag) indikasi kecurangan yang dilakukan opd dinas-dinas di kota kami, dimulai dari pengadaan receh seperti buku untuk siswa sekolah, pembangunan jalan di seantero kota, perbaikan gedung dinas yang lucu lucu, pengadaan personil satpam yang didesain agar memenangkan satu perusahaan dengan melakukan trik penghindaran tender yang diamanatkan undang-undang, ah bukan berarti juga kalau sudah di tender itu tidak bisa di trik lagi ya hehe. Banyak hal yang kami pelajari disini di kota tercinta kami. Mungkin, kalau kpk ada di daerah kami banyak asn sudah keciduk jika orang awam seperti kami saja bisa melihat betapa bobroknya sistem pengadaan ini dan besarnya uang negara yang dipakai secara ngawur demi sebuah fee 8-14% ini, berapa banyak pembangunan yang diakali kualitas nya agar bisa keep up dengan sistem bagi hasil ini.

---------------------
Tulisan Akan Dilanjut Nanti Malam Ya, Terimakasih.
Penulis Perlu Mandi dan Beribadah Dahulu