Jakarta - 

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan kebijakan ganjil-genap motor dan mobil di masa transisi PSBB yang diatur dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 belum tentu diberlakukan. PDIP DKI mempertanyakan hal itu dan menilai kebijakan itu tanpa kajian matang.

"Kok bisa pergub sudah dikeluarkan, tapi belum tentu dilaksanakan? Berarti kebijakan itu dibuat tanpa melalui kajian," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono, ketika dihubungi, Senin (8/6/2020).

Baca juga:Anies Pastikan Ganjil Genap Mobil-Motor Belum Pasti Diterapkan

Gembong mengatakan seharusnya tidak ditulis dalam pergub jika belum tentu dilaksanakan. Menurutnya, pergub itu sudah bersifat operasional. Gembong mengatakan Anies tidak serius terhadap keputusan yang diterbitkan.

"Kalau memang tidak dilaksanakan ya jangan diterbitkan pergub, jangan buat masyarakat jadi bingung. Harusnya pergub sudah operasional, tidak mesti tunggu keputusan gubernur," kata Gembong.

"Ini menunjukkan bahwa gubernur main-main dengan keputusan yang diterbitkan, padahal kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ini sudah kesekian kalinya terjadi," sambungnya.

Baca juga:Ketentuan Kapasitas Penumpang Kendaraan pada PSBB Transisi

Bagaimana aturan ganjil-genap dalam pergub?

SUMBER
https://m.detik.com/news/berita/d-50...p-tanpa-kajian

NAMANYA JGA WAN MAGABUT PULUHAN M
KAPAN DIMAKJULKAN WAN BULSHIT INI