Jakarta - Di tengah pandemi Corona, pemerintah meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Nantinya program ini menjadi kewajiban bagi para pekerja untuk menabung dalam rangka pembiayaan rumah.

Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan bahwa penarikan iuran tidak akan langsung dilakukan dalam waktu dekat. Deputi Bidang Hukum & Administrasi BP Tapera Nostra Tarigan mengatakan pihaknya akan melakukan penarikan bertahap, dimulai dari PNS, itu pun masih Januari tahun depan.

Setelah PNS, pegawai BUMN, BUMD, BUMDes hingga TNI Polri akan mulai ditarik iuran Tapera. Hingga ujungnya para pekerja swasta, baik yang bekerja sendiri maupun yang memiliki pemberi kerja akan ikut program ini.

"Jadi bukan serta merta PP hari ini disahkan, besok kemudian langsung masyarakat ditarik. Rencananya 2021 itu buat PNS dulu. Tadi simpanannya buat nanti 2021 Januari," jelas Nostra kepada tim blak-blakan detikcom.

"Rencana kita 2021 PNS, kemudian bertahap BUMN, BUMD, BUMDes, TNI-Polri, baru ujungnya teman-teman swasta," katanya.

Bahkan untuk melakukan proses itu waktunya masih panjang, dalam PP 25 tahun 2020 maksimal waktu menyiapkan penarikan hingga ke pegawai swasta dibuat selama 7 tahun. Mudahnya, BP Tapera baru menarik secara penuh iuran dari seluruh kategori pekerja di tahun 2027.

"Jadi sesuai PP itu sudah disebut, untuk pekerja swasta saja kan itu masih nanti jadi peserta 7 tahun sesudah PP ini diundangkan, 2027. Jadi artinya maksimum untuk pekerja swasta diberikan waktu sampai dengan 7 tahun sesudah PP diundangkan," papar Nostra.

Namun, menurutnya bila ada pekerja dan pemberi kerja swasta mau berpartisipasi lebih cepat ke dalam BP Tapera pihaknya mempersilakan. Namun prinsipnya tetap, semua akan bertahap, dan PNS jadi yang lebih dulu ditarik iuran per Januari 2021.

"Nggak apa-apa. Kalau ada pekerja dan pemberi kerjanya mau ikut, monggo. Tapi buat kami di BP Tapera collection-nya, karena kami kan bertahap ya, pertama akan kita dorong kan PNS. Itu pun baru kita collection di Januari 2021, itu baru PNS tok," ujar Nostra.


https://m.detik.com/finance/properti...from=wpm_nhl_2

Baca baik baik, jangan asal ada bahan digoreng, terus ganti tema

Perjuangkan potongan serikat diturunkan lebih kerasa klo itu