https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-di-pulau-jawa
Foto: CNBC Indonesia/Tri Susilo



Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan memproyeksikan terjadinya penambahan jumlah angka kemiskinan di Indonesia, akibat pandemi virus corona atau covid-19.

Direktur Dana Transfer Khusus DJPK, Putut Hari Satyaka mengatakan, penambahan angka kemiskinan paling besar, akan terjadi di Pulau Jawa, mengingat pulau Jawa merupakan daerah epicentrum penyebaran covid-19.

Angka kemiskinan yang bertambah itu, kata Putut merupakan efek dari terganggunya aktivitas ekonomi nasional dan adanya penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB), yang akhirnya membuat ekonomi di beberapa daerah lesu.

[table][tr][td]
[/td]
[/tr]
[/table]
"Dengan adanya pembatasan sosial distancing, maka aktivitas ekonomi seperti pariwisata hampir tidak ada aktivitas. Dengan dampak yang cukup berat, memang potensi kemiskinan di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan akan meningkat," jelas Putut dalam video conference, Jumat (29/5/2020).

Untuk diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi antara minus 0,4% - 2,3%. Dengan skenario berat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada level 2,3%. Sedangkan dengan skenario sangat berat, potensi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minus 0,4%.

Terjadi penurunan target pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dari target APBN 2020, yang dipatok 5,3%.

Dengan begitu, potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap penambahan angka kemiskinan. Kata Putut untuk skenario berat akan bertambah sekitar 1,16 juta oran, sangat berat 3,78 juta orang.

Begitu juga pada angka pengangguran, pada skenario berat akan bertambah sekitar 2,92 juta orang, dan sangat berat sekitar 5,23 juta orang.

Khusus potensi peningkatan angka kemiskinan, Putut menyebut untuk Pulau Jawa menjadi yang paling besar dibandingkan wilayah lain.

Putut melanjutkan, berdasarkan catatannya, potensi peningkatan angka kemiskinan di Pulau Jawa pada skenario sangat berat sekitar 2,13 juta orang, sedangkan skenario berat sekitar 0,64 juta orang. Sedangkan di Sumatera untuk skenario sangat berat sekitar 0,85 juta orang, dan skenario berat 0,28 juta orang.

Selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara untuk skenario sangat bera sekitar 0,25 juta orang, dan skenario berat 0,07 juta orang. Sementara di Sulawesi untuk skenario sangat berat sekitar 0,24 juta orang dan skenario berat 0,07 juta orang. Lalu di Kalimantan untuk skenario sangat berat sekitar 0,18 juta orang dan skenario berat 0,06 juta orang. Terakhir di Maluku dan Papua untuk skenario sangat berat sekitar 0,13 juta orang dan berat sekitar 0,04 juta orang.

"Paling berat di Jawa sebab epicentrum COVID memang paling berat di Jawa. Bukan berarti daerah lain nggak dapat dampak yang berat, Sumatera berat," ujarnya.

Dalam mengantisipasi dampak penambahan angka kemiskinan, Putut mengatakan suatu kebijakan, salah satunya adalah melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)dalam menangani covid-19. Antara lain penyesuaian alokasi TKDD melalui Perpres 54 Tahun 2020 untuk dialihkan pada penanganan Corona secara terpusat.

Selanjutnya, dikatakan Putut dengan refocusing TKDD agar digunakan untuk penanganan COVID-19, dan rasionalisasi belanja APBD Tahun 2020 agar fokus pada penanganan COVID-19.

"Pemerintah telah berupaya dengan berbagai rancangan strategi dan kebijakan, dan yang terkait kebijakan keuangan salah satunya anggaran untuk kesehatan, penanganan kesehatan, penanganan COVID. Bansos ratusan triliun, penanganan perlindungan daya beli ratusan triliun," ungkapnya.