CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Apakah Media Mainstream Tidak Mau Angkat Kasus Pak Bongku karena Sibuk Berita Corona?
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eca3ed6337f9352963aa8b6/apakah-media-mainstream-tidak-mau-angkat-kasus-pak-bongku-karena-sibuk-berita-corona

Apakah Media Mainstream Tidak Mau Angkat Kasus Pak Bongku karena Sibuk Berita Corona?

Sungguh malang nasib Pak Bongku, bagaimana tidak? Dia merupakan salah satu suku asli yang ada di Provinsi Riau namun harus berurusan dengan hukum. Putra daerah tersebut ditangkap atas kasus penyalahgunaan tanah. Kok bisa?

Berawal dari menanam ubi dan akhirnya harus masuk ke jeruji besi. Beliau adalah salah satu suku yang terusir di rumah sendiri. Padahal beliau menanam ubi di tanah leluhurnya, dan kebetulan tanah tersebut bersebelahan dengan perusahaan raksasa PT Arara Abadi Distrik II, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Perlu diketahui, PT Arara Abadi adalah anak perushaan PT Sinarmas. Satu grup juga dengan perusahaan bubur kertas terbesar di dunia, PT Indah Kiat Pulp & Paper. Bukan mainnnnn…

PT Arara Abadi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya, sementara itu Pak Bongku juga berhak atas penggunaan tanah tersebut karena itu tanah leluhur. Tidak luas tanah tersebut hanya, setengah hektar untuk dimanfaatkan Pak Bongku menanam Ubi.

Seperti yang kita ketahui, bahwa ubi merupakan makanan pokok bagi mereka. Sama halnya seperti orang Papua makanan pokoknya yakni sagu. Justru nasib buruk menimpa Pak Bongku yang harus berurusan dengan dunia hukum.

Pak Bongku hanyalah masyarakat awam, yang kurang mengerti hukum. Karena kurang mengenyam pendidikan. Begitupun jua dengan suku-suku Sakai yang ada di sana yang nasibnya kurang beruntung, karena kurangnya pendidikan dan literasi. Dan pada akhirnya mereka terusir dari tanah sendiri. Tentunya ini catatan penting untuk pemerintah baik daerah maupun pusat.

Nah, yang lebih memprihatinkan lagi adalah mereka yang datang menebang hutan dan menanam sawit. Sementara itu, Suku Sakai sendiri tak paham bagaimana cara menanam sawit dan merawatnya. Yang mereka biasa lakukan tinggal di hutan adalah hidup nomaden, menanam ubi serta menangkap ikan.

Apakah Media Mainstream Tidak Mau Angkat Kasus Pak Bongku karena Sibuk Berita Corona?


Riau adalah salah satu daerah dengan penghasil sawit terbesar di Indonesia, dan yang lebih miris lagi adalah yang menanam kebun kelapa sawit di sana adalah para pengusaha dan konglomerat. Imbasnya adalah masyarakat tergusur tempat tinggalnya, bahkan masyarakat kecil tak punya tanah karena keserakahan para kapitalis.

Kasus Pak Bongku ini adalah contoh kecil dari realita yang ada. Entah mengapa pemerintah terus diam di tengah keserakahan sebagian orang ini. Sehingga yang kaya menindas yang miskin. Bukankah tujuan dari dari Negara Indonesia adalah salah satunya isi Pancasila ke lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lalu?

Sekarang yang dihadapi Pak Bongku adalah PT sawit besar yang ada disana. Sementara beliau hanya rakyat kecil yang awam, bagaimana bisa beliau menghadapinya?

Untung saja Pak Bongku didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru. Dikutip dari laman LBHPekanbaru.or.id, Pak Bongku membuka lahan untuk ditanami ubi kayu dan ubi menggalo, ia menggarap lahan yang merupakan tanah ulayat yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi II, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Minggu, 3 November 2019 Ia (Pak Bongku) ditangkap oleh security PT Arara Abadi dan selanjutnya ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Dan akhirnya disidang oleh Pengadilan Negeri Bengkalis pada 24 Februari 2020.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pak Bongku melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang berbunyi: “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Mengutip dari laman Lbhpekanbaru.or.id, selama dalam perjalanan sidang, tidak satu pun pasal dalam dakwaan Jaksa dapat dibuktikan. Fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Pak Bongku adalah masyarakat adat Sakai yang tinggal tidak begitu jauh dari lokasi penebangan. Ahli masyarakat adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam persidangan menjelaskan bahwa masyarakat adat Sakai sudah hidup lama sebelum Indonesia ada dan tercatat dalam dokumen LAM.

Ahli pidana Dr Ahmad Sofian, SH MA, menjelaskan tentang muatan dari UU P3H tidak dapat diterapkan, pada intinya UU P3H dibentuk untuk kejahatan yang terstruktur dan terorganisir bukan untuk masyarakat adat yang tinggal dalam kawasan hutan. Terstruktur dan terorganisir adalah dua orang atau lebih melakukan pengrusakan hutan dalam satu waktu tertentu.

Apakah media memang terlalu sibuk dengan virus corona atau bagaimana? Sehingga sampai saat ini kasus Pak Bongku belum ada diangkat di media mainstream, jelas ini kasus serius. Hukum sudah berat sebelah, serta seperti mata pisau, tajam kebawah dan tumpul ke atas.

Pak Bongku bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang kenyang pendidikan. Beliau hanyalah masyarakat miskin, tak punya tanah yang luas untuk ditanami sawit yang bisa menghasilkan uang. Pak Bongku hanyalah masyarakat asli suku di sana yang seharusnya dilindungi keberadaannya, tapi malah justru dirampas haknya.

Pak Bongku hidup untuk makan, maksudnya adalah menanam ubi sehingga bisa makan untuk bertahan hidup. Beliau bukanlah pencuri, justru haknya lah yang diambil oleh segelintir orang yang rakus dan haus akan kekayaan. Apapun dilakukan, termasuk mengusir orang.

Media jangan diam, aparat hukum harus menjalankan hukum dengan semestinya. Pemerintah harus hadir, semua elemen masyarakat teruslah berusaha untuk membebaskan Pak Bongku yang tidak bersalah.

Berita ini harus disampaikan keseluruh masyarakat Indonesia sampai kepelosok desa. Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum di negeri ini. Bahwa ada saudara kita yang tidak bersalah justru malah dihukum.

Jika ini dibiarkan, maka sangat amat ternoda hukum Indonesia. Ini hanya bagian kecil dari ketidakadilan dari hukum, masih banyak lagi yang harus kita suarakan dan kita perjuangkan untuk mewujudkan hukum yang benar-benar adil.

Sumber

Itulah Indonesia
profile-picture
profile-picture
profile-picture
atmajazone dan 23 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
kalau media gak bisa, ya viralin aja
profile-picture
profile-picture
profile-picture
atmajazone dan 4 lainnya memberi reputasi
in fact, hampir seluruh kepala daerah di Sumatera terikat dgn pemilik HPH bahkan mereka sendiri juga pny saham & jg pny HPH..., mau dr partai Kadrun atau caybonk sama aja, sementara kadrun akar rumput kelas nasi bungkus teriak2 aseng, eh Kadal yg didukungnya mesra2an dgn aseng emoticon-Imlek emoticon-Cendol Gan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
xneakerz dan 18 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
Viralken aja tuh, netizen kan proaktif kalo masalah begituan. Sebar aja di twitter
Ironis mmg masalah tanah itu ruwet klo bkn mililk sdr ya susah apa2 hukum, warga asli banyak jual milih beli tanah yg murah diujung kota
profile-picture
profile-picture
scorpiolama dan chisaa memberi reputasi
lewat twitter dan instagram kalo mau viralin sih
keadilan sosial sih keadilan sosial, kalo diingetin ngotot dan bawa parang, berabe juga kalo ga dibui..
emoticon-Cape d...
profile-picture
riezazura memberi reputasi
Diubah oleh kbeniadip
Itulah kenapa kepala daerah situ tau betul harus deketin para ulama dan tokoh masyarakat emoticon-Big Grin
Tujuannya biar gak gaduh
profile-picture
profile-picture
ruuuruuu dan chisaa memberi reputasi
tanah indon milik cokin.. pak bongku cuman pribumi sampah di tanah airnya..

#welcomecoronavirus
#selangkahlagimenujuWNI
profile-picture
profile-picture
riezazura dan TERA.SERVO memberi reputasi
Ya susah kalau tanah itu punya pemilik sah berdasar hukum, mana bs maen bilang itu tanah leluhur
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Pak bongku silahkan menunggu di bangku yang telah disediakan, corona lebih penting
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Tajam ke bawah, tumpul ke atas
Ada nya trid ini sebagai bukti ketidak bergunaan nya lembaga perwakilan rakyat sebagai alat aspirasi rakyat

Padahal kita sebagai rakyat sudah menjamin semua biaya plesiran mereka

Tapi ada nya trid ini sebagai bukti

Kok malah terus saja nyalahin pemerintah

Gimana sih

Memang rakyat nya juga bego sih, di kibuli terus sama dewan perwakilan

emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan AddIgonjbg memberi reputasi
kasus tanah model gini sangat banyak, BPN seharusnya di gugat itu.

makanya orang indonesia ga boleh pinter, biar lahannya bisa dikuasai.

internet limit, diblokir, dana riset disunat, rank universitas tetep jeblok, dosen dan peneliti dikasih tunjangan rendah.

emoticon-Leh Uga

profile-picture
profile-picture
kelayan dan chisaa memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
pancasila hanya sebuah dasi, untuk memperindah jati diri bangsa di mata dunia, sayangnya kita berjalan tanpa celana..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
combustor dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Yg namanya pribumi dari dulu itu terpinggirkan, yg ngaku² pribumi skrg sebetulnya pendatang dan dulu juga patot tanah sesuka hatinya, seiring berjalannya waktu dikenalnya akta pertanahan dimana seorg yg memiliki akta jual beli adalah pemilik sah, apa mau balik kejaman batu dimana tanah diperebutkan dengan cara berperang?
berita tidak menjual
Kronologi akar permasalahannya bagaimana, apakah tidak ada jalan kekeluargaan, misalnya ditunggu sampai panen, kmd diminta baik2 utk tidak menanam lagi karene mau dipakai, atau kalau memang tanah tsb belum terpakai apa tidak ada kebijakan utk diijinkan hanya sekedar menanam. Berita di atas kurang lengkap rasanya.
profile-picture
MUF0REVER memberi reputasi
Gw menunggu hasil penyelidikan dahulu dah..

Kalau tuh perusahaan pnya surat tanah, ya benar dimata hukum..

Kasihan juga pak bongku, walau dia yakin itu tanah leluhurnya, tp beliau tdk mengerti membuat kepemilikan atas tanah tersebut dimata hukum..


Mudah2an ada solusi terbaik lah..
profile-picture
scorpiolama memberi reputasi
Petinggi perusahaan yg masuk area naik mobil disopirin mah gak bakal sadar ada yg make tanah kosong.

Yg tahu tanah kosong dipake itu yg satpam, bawahan2 yg penduduk asli situ. Yang ngelaporin ke polisi itu bapak kan security nya, padahal kalo tutup mata juga petinggi perusahaan mana ada yg tahu tanahnya dipake.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tulip.putih dan 3 lainnya memberi reputasi
Kayaknya setahun kemaren, PT itu sering kali diberitakan yah ? ===> Terkait gajah dan macan mati ... Serta sebelumnya kasus pelanggaran wilayah penebangan, dimana kawasan hutan alam dijadikan area operasi kerja.

Terkait hutan alam itu, pemdanya ketika ngasih ijin operasi kepada perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama, daerah sekitarnya itu bisa dinyatakan sebagai hutan lindung, pada rentang waktu yang sama, pula saat ada perpanjangan, sehingga punya payung hukum. Plus satu hal lagi, mungkin bisa ditambahkan aturan tambahan (berupa ayat atau sub bagian) bagi perijinan semacam itu ..., bahwa
pada area kerja yang bersangkutan, perlu ada area "netral" paling tidak dengan jarak 30-50 meter, mengelilingi area kerja yang diijinkan. Dimana untuk adilnya, hanya alam yang boleh mengada di area bersangkutan. Selain itu, bila ada upaya penerabasan area kerja, akan langsung ketahuan, apakah itu disengaja atau tidak (dalam artian kebablas). Disisi lain, pengadaan area itu, akan menyebabkan jenis-jenis tanaman/tumbuhan alami disana akan tetap ada.
Tentunya kalau si pengusaha dan pemerintah mematuhinya ... emoticon-Ngakak

Kalau terkait kasus pak Bongku itu, tanah yang digarapnya adalah tanah ulayat-kah ? Kalau memang benar, pihak adat disana bisa mengklaim tanah bersangkutan.
Entah lagi, kalau ada amplop mampir .., atau mendadak ada pejabat setempat bertamu untuk "berbincang-bincang sejenak" ..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MUF0REVER dan 3 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh bingsunyata
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di