Fraksi Partai NasDem DPR RI mengancam akan keluar dari pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) jika tidak mencantumkan TAP MPRS XXV/1966 sebagai konsideran atau dasar pertimbangan RUU tersebut. Sikap itu ditegaskan kembali oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Ahmad Ali.

"Fraksi Partai NasDem mempersyaratkan untuk kita bersama-sama, kita ikut membahas ini dengan satu syarat yang kita minta kemarin yaitu kita ingin konsideran TAP MPRS itu dimasukkan sebagai salah satu konsideran di dalam RUU HIP," kata Ahmad Ali, Rabu (20/5/2020).

Menurut Ali, TAP MPRS Pembubaran PKI memiliki historis yang mendalam bagi Indonesia, oleh sebab itulah ideologi komunisme memang harus ditolak karena sejarah masa lalunya yang sangat kelam sekaligus membekas di masyarakat.

Atas alasan itulah, Partai Nasdem secara tegas menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila jika tidak menyertakan TAP MPRS Pembubaran Pancasila tersebut.

"Itu syarat bagi Partai NasDem. Kalau tidak dicantumkan, Nasdem akan keluar dari pembahasan itu," imbuhnya.

Ali berpandangan DPR harus mengakomodasi seluruh kepentingan termasuk memasukkan TAP MPRS itu sebagai syarat pembahasan RUU HIP. Dengan begitu, akan memperlihatkan kedewasaan berpolitik di DPR

"Dalam pandangan NasDem, konsideran ini tetap harus dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan politik DPR," ucapnya.

Ali menambahkan Fraksi Partai NasDem tidak ingin terjebak dalam logika atau dikotomi antara Orde Lama atau Orde Baru mengaitkan dengan RUU HIP. Menurutnya, alam kehidupan hari ini adalah alam yang berbeda dengan keduanya.

RUU ini adalah sebuah cara pandang terhadap Pancasila di abad 21.

"Keterjebakan kita dengan pandangan dan tendensi semacam itu hanya akan akan melahirkan lingkaran setan dan perdebatan tanpa ujung yang menghabiskan energi anak bangsa tanpa progres yang jelas," ujarnya.

"Sehingga supaya kemudian RUU HIP ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam bernegara bisa diterima secara utuh, Fraksi NasSem memandang konsideran TAP MPRS itu harus masuk menjadi salah satu syarat," pungkasnya.