ASIATODAY.ID, JAKARTA –
Pemerintah Indonesia menjadikan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) sebagai pilihan kebijakan
dalam upaya membendung pandemi
coronavirus (Covid-19).
Tak hanya Indonesia, negara lain juga
menerapkan pembatasan sosial
hingga lockdown. Namun, PSBB di
Indonesia justru paling buruk
dibanding negara-negara tetangga di
Asia Tenggara.
“Data hasil PSBB dan kebijakan
pandemi Covid-19 di Indonesia
paling tidak sukses atau bahkan buruk
dibanding dengan tingkat kesuksesan
negara-negara di Asia Tenggara
(ASEAN),” jelas pendiri Institute for
Development of Economics and
Finance atau Institut Pengembangan
Ekonomi dan Keuangan (INDEF),
Didik J Rachbini, melalui keterangan
tertulisnya, yang diterima Kamis
(21/5/2020).
INDEF pun mengingatkan pemerintah
agar tidak sembarangan
melonggarkan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB). Pelonggaran
PSBB secara serampangan sama saja
dengan menuju herd immunity
(kekebalan kawanan) dengan cara
berbahaya.
“Peringatan yang harus disampaikan
di sini bahwa pelonggaran dan
wacana pelonggaran yang tidak
berhati-hati tanpa pertimbangan data
yang cermat sama dengan masuk ke
dalam jurang kebijakan herd
immunity. Yang kuat sukses, yang
lemah tewas,” jelasnya.
Herd immunity atau ‘kekebalan
kawanan’ merupakan imunitas banyak
individu terhadap suatu virus,
kekebalan itu didapatkan banyak
individu karena kawanan mereka
sudah terjangkit virus secara besar-
besaran. Yang selamat dari virus akan
kebal, namun yang tidak selamat akan
meninggal.
“Ini bisa dianggap sebagai kebijakan
pemerintah menjerumuskan rakyatnya
ke jurang kematian yang besar
jumlahnya,” tutur Didik.
Karena itu, INDEF meminta Presiden
Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati
terhadap wacana pelonggaran PSBB.
Wacana itu membuat masyarakat
tidak lagi disiplin mengikuti protokol
kesehatan pencegahan penyebaran
virus Corona.
“Presiden harus berhati-hati dan
bertanggung jawab terhadap
pelonggaran dan wacana pelonggaran
yang sudah salah kaprah dan
ditanggapi terserah saja oleh publik
dan masyarfakat luas. Ini sebagai
pertanda tidak percaya dan pasrah
terhadap keadaan,” tutur Didik.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
tidak merekomendasikan cara
pembiaran penyebaran virus untuk
mencapai herd immunity karena
risiko banyaknya korban jiwa yang
mungkin bisa ditimbulkan.
WHO memandang, masyarakat
manusia bukanlah sekadar kawanan
hewan (herd), jadi cara itu tidak
cocok diterapkan untuk masyarakat.
Didik merujuk data dari
Endcoronavirus (ECV) yang
merupakan koalisi relawan
internasional, mengaku disokong
4.000 relawan, terdiri dari ilmuwan,
organisator masyarakat, warga yang
peduli, pebisnis, dan individu. ECV
dimulai sejak 29 Februari 2020 pada
organisasi induk New England
Complex Systems Institute (NECSI) di
Cambridge, Amerika Serikat.
Dalam data Endcoronavirus, kurva
virus Corona dari negara-negara di
Asia Tenggara (ASEAN) bisa
dibandingkan. Didik membandingkan
kurva Corona di Indonesia dengan
kurva Corona Singapura, Kamboja,
Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Hasilnya, hanya Indonesia saja di
antara negara-negara itu yang
kurvanya nampak menanjak tanpa
penurunan signifikan.
“Dengan melihat fakta yang ada dan
kurva yang masih terus meningkat,
maka atas dasar apa wacana dan
rencana pelonggaran akan dilakukan?
Baru wacana saja sudah semakin tidak
tertib dan PSBB dilanggar secara
massal di berbagai kota di Indonesia
tanpa bisa diatur secara tertib oleh
pemerintah. Keadaan ini terjadi
karena pemerintah menjadi masalah
kedua setelah masalah Covid-19 itu
sendiri. Pemerintah tidak menjadi
bagian dari solusi, tetapi masuk ke
dalam menjadi bagian dari masalah,”
papar Didik.

PSBB Tidak Dilonggarkan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) saat membuka rapat terbatas
dengan topik pembahasan percepatan
penanganan pandemi COVID-19
melalui video conference di Istana
Merdeka, menegaskan bahwa sampai
saat ini pemerintah sama sekali
belum terpikir untuk melonggarkan
kebijakan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) yang sudah diberlakukan
di sejumlah daerah.
“Saya tegaskan, belum ada kebijakan
pelonggaran PSBB,” kata Jokowi,
Senin (18/5/2020).
Dalam video siaran langsung yang
diunggah akun Youtube Sekretariat
Kepresidenan itu, nada bicara kepala
negara saat mengutarakan pernyataan
tersebut memang terdengar cukup
tinggi dan tidak seperti biasanya.
“Nanti ditangkap oleh masyarakat
bahwa pemerintah mulai
melonggarkan PSBB. Belum. Jadi
belum ada kebijakan pelonggaran
PSBB,” tegas Jokowi.
Jokowi tak memungkiri bahwa
memang benar ada rencana untuk
melonggarkan kebijakan PSBB melalui
berbagai skenario. Namun, hal
tersebut akan diputuskan saat
pemerintah merasa waktunya sudah
tepat.
“Yang kita siapkan baru sebatas
rencana atau skenario pelonggaran
yang akan diputuskan setelah ada
timing yang tepat, serta melihat
data-data dan fakta-fakta di
lapangan biar semuanya jelas, karena
kita harus hati-hati. Jangan keliru
memutuskan,” katanya.
Jokowi menegaskan bahwa fokus
utama pemerintah saat ini bukanlah
melonggarkan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) yang sudah
diberlakukan di sejumlah daerah.
Pemerintah, fokus menegakkan
aturan kepada larangan mudik.
“Dalam minggu ini, maupun minggu
ke depan, ke depannya lagi, 2 minggu
ke depan pemerintah masih fokus
kepada larangan mudik dan
mengendalikan arus balik,” imbuhnya.
Hingga Rabu (20/5/2020), total
pasien positif covid-19 mencapai
19.189 orang.
Sementara itu, 108 orang dinyatakan
sembuh sehingga total pasien yang
pulih mencapai 4.575 orang.
Sedangkan jumlah korban jiwa akibat
terus bertambah. Sebanyak 21 orang
dilaporkan meninggal sehingga total
pasien meninggal mencapai 1.242
jiwa. (ATN)

https://asiatoday.id/read/kurva-covi...-tidak-relevan


+ 62 negara maju