Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari kebijakan masa lalu untuk mencegah kenaikan kemiskinan lain dan kelaparan selama pandemi?

Indonesia membuat pencapaian hanya dua tahun yang lalu dengan mencapai tingkat kemiskinan satu digit untuk pertama kalinya sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Persentase mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan kurang dari US$2,50 per hari, turun di bawah 9,82 persen di tingkat nasional untuk pertama kalinya pada Maret 2018, tulis The Conversation.

Setelah pandemi COVID-19, ada kekhawatiran kemiskinan dapat sekali lagi meningkat dan membalikkan tren positif selama bertahun-tahun.

Berdasarkan simulasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), tanpa intervensi, angka kemiskinan akan terkerek naik menjadi 10,54 persen. Ini bakal menyiratkan kenaikan 3,63 juta jumlah total orang miskin. Jika itu terjadi, bahkan kenaikan moderat tersebut akan menyeret Indonesia jauh dari target angka kemiskinan 8,5-9 persen pada akhir 2020, yang ditetapkan oleh Rencana Kerja Pemerintah Tahunan 2020.

The Conversation menyoroti beberapa pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari upaya pengentasan kemiskinan di masa lalu. Tujuannya, untuk mengurangi dampak buruk pandemi terhadap orang miskin saat ini.

APA YANG BISA KITA PELAJARI DARI PROGRAM SEBELUMNYA?

Kemiskinan di Indonesia telah melalui tiga fase yang berbeda: era Orde Baru (1970-an-2000), era Tujuan Pembangunan Milenium (2000-2015), dan era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2015-sekarang).

Di bawah Orde Baru, salah satu strategi utama yang mendasari keberhasilan Indonesia adalah menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi seluruh penduduk. Mayoritas orang miskin sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan ini. Kebijakan ini menyebabkan angka kemiskinan anjlok dari 40 persen menjadi 11,3 persen antara 1976 dan 1996.

Segera setelah Krisis Keuangan Asia 1997-1998, pemerintah memperluas jaring pengaman sosial dan membuat program baru. Salah satunya adalah program “beras untuk kaum miskin” (OPK) pada 1998. Program ini secara bertahap menjadi Program Pokok Pangan (Kartu Sembako) pada 2018.

Di 2007, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan skema transfer tunai yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH). Itu juga mengatur asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, skema yang menjadi landasan Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) yang kita kenal sekarang.

Dari program-program itu, ada dua pelajaran penting, yakni pemerintah harus memperhatikan untuk meminimalkan dampak pandemi pada orang miskin.

1. Kebijakan tanpa jaring pengaman membuat orang miskin rentan terhadap guncangan

Meskipun perbaikan ekstensif yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap layanan dasar mengangkat sekitar 32 juta orang dari kemiskinan, kebijakan dari era ini tidak menawarkan banyak perlindungan kepada orang miskin terhadap guncangan ekonomi.

Skema asuransi sosial terbatas pada pejabat pemerintah dan tentara. Tidak ada bantuan sosial atau asuransi yang sistematis untuk populasi yang rentan.

Skema asuransi pekerja (JAMSOSTEK) diperkenalkan pada 1992–mencakup kecelakaan, sakit, kematian, hari tua dan pensiun, semuanya juga hanya mendaftarkan pekerja formal saja. Mayoritas pekerja informal dibiarkan tidak terlindungi.

Ketika krisis keuangan 1997-1998 menghantam Indonesia, populasi yang rentan terluka parah. Krisis itu menjerumuskan lebih dari 15 juta orang kembali ke jurang kemiskinan.

2. Perluas cakupan kepada sebanyak mungkin orang miskin

Belajar dari krisis, pemerintah menerapkan pola pikir baru untuk pengentasan kemiskinan: memperluas perlindungan kepada sebanyak mungkin orang miskin.

Misalnya, transfer uang tunai kepada kaum miskin di bawah Program Keluarga Harapan dengan sejumlah kondisi, seperti sekolah wajib untuk anak-anak dari rumah tangga penerima, atau penyediaan perawatan ibu untuk ibu hamil.

Dimulai dengan hanya 390.000 rumah tangga pada akhir 2007, program ini berkembang hingga mencakup lebih dari 11 juta dalam sepuluh tahun ke depan.

Skema transfer uang Indonesia, ‘Program Harapan Keluarga’, tumbuh untuk mencakup lebih dari 11 juta rumah tangga dalam sepuluh tahun pertama.

Sumber 


Gak yakin sih bisa diterapin. Ya tau sendiri gimana kan di Indonesia.