TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan data penerima bantuan sosial atau bansos dati pemerintah pusat tidak mutakhir sehingga ada yang tak tepat sasaran.

“Karena adanya masyarakat miskin baru yang rentan,” kata Moeldoko dalam diskusi CSIS secara daring hari ini, Senin, 11 Mei 2020.

Menurut Moeldoko, masyarakat miskin baru tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Itu karena kelompok tersebut sebelumnya bukan kategori miskin, tapi mendekati miskin. Moeldoko berharap kerjasama daerah yang menjalankan PSBB segera update data bansos mereka dan diserahkan ke Kementerian Sosial.

“Munculnya orang miskin baru membuat terjadi persoalan di bidang data."

Dia pun menerangkan bahwa pelaksanaan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) harus diikuti dengan program jaring pengaman sosial dan bansos. Maka dalam pendataan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah bisa saling melengkapi.

Moeldoko mencontohkan, kelompok miskin baru yang tidak terdata dalam DTKS Kemensos bisa diberi bantuan oleh pemerintah daerah, baik dari APBD maupun Dana Desa.

“Semuanya sudah disiapkan dengan baik,” ujar mantan Panglima TNI tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengkritik data penerima bansos dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran.

Dia mengatakan data penerima bansos dari Kemensos selalu berubah-ubah.

Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk tiga bulan mulanya untuk 250 ribu keluarga di Sumatera Barat. Namun, jumlah calon penerima menjadi 340 ribu keluarga.

"DTKS milik Kemensos 30 persennya tidak tepat sasaran," ucap politikus PKS tersebut.

https://www.google.com/amp/s/nasiona...at-miskin-baru