WE Online -

Menko Polhukam Mahfud MD coba menjadi penengah ribut-ribut antara tiga menteri dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, soal bansos. Menurut Mahfud, perbedaan data bansos wajar karena situasi mendesak di tengah pandemi corona.

Hal tersebut dikatakan Mahfud saat rapat kerja dengan DPD secara virtual, beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut DPD mempertanyakan soal ribut-ribut data bansos tiga menteri dengan Anies. Tiga menteri yang dimaksud adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Mahfud mengatakan perbedaan data bansos itu membuktikan bahwa pemerintah ingin langsung membantu rakyat tanpa pikir panjang soal validitas data.

"Memang mungkin, ada beberapa perbedaan. Ada pernyataan macam-macam di media," ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud lalu menjelaskan duduk perkaranya kepada para senator. Situasi memanas dimulai dari perbedaan data penerima bansos Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa menteri. Saat itu, dalam salah satu rapat koordinasi, muncul kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI berkaitan dengan penyaluran bansos.

Beberapa kewajiban Pemprov DKI dibebankan ke pusat, syaratnya mereka harus memberikan data penerima.

"Memang datanya by name by addres akan diberikan oleh Pemprov DKI. Tapi sampai waktu ditentukan tidak ada. Gitulah ribut, ada yang tidak dapat, DKI Jakarta protes," ungkap Mahfud.

Dalam penyaluran, kata Mahfud, terjadi kekacauan. Penerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta juga jadi penerima bansos dari pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah pusat menagih data terbaru ke Pemprov DKI Jakarta.

"Ternyata datanya enggak pernah diserahkan. Jadi, pusat itu menunggu. Karena saya ada di rapat itu kan dibilang, 'kan itu teknis antar staf dan kepala dinas', ya tidak bisa begitu. Datanya dijanjkan tanggal segini, jam segini, tapi sampai sekarang belum masuk," jelas Mahfud.

Meski begitu, dia memastikan tak ada perselisihan antara sejumlah menteri dengan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, isu yang berkembang sebenarnya cuma sebatas perbedaan data penerima bansos di DKI Jakarta.

"Berita-berita bahwa ada konflik atau pertengkaran antara menteri dan gubernur sebenarnya masalahnya hanya itu. Enggak ada pertengkaran karena memang masalah data yang terlambat saja. Itu saja masalahnya, tidak ada konflik apa-apa," cetus Mahfud.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyarankan Anies belajar dari pemerintah Kabupaten Belitung soal sistem data real time penerima bantuan sosial. Agus menilai penggunaan data real time untuk menyalurkan bansos itu bakal meminimalisasi kesalahan.

Agus mengakui memang dirinya belum melihat secara langsung bagaimana teknis dari sistem yang dibangun oleh Pemkab Belitung.

Namun dirinya percaya dengan penjelasan Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie saat meeting Web seminar (Webinar) bersama beberapa Dirjen beserta para pengamat kebijakan publik beberapa waktu lalu melalui teleconfrence.

"Saya memang belum lihat, kalau tidak ada Covid-19 ini saya pasti lihat. Tapi saya percaya pada Pak Wabup dan banyak juga liputan di media tentang pendataan itu," ujarnya saat dihubungi Minggu (10/5/2020).

Menurutnya saat ini Diskominfo Kabupaten Belitung telah menyelesaikan pembangunan aplikasi untuk validasi dan verifikasi penerima bansos dari berbagai kategori secara real time.

Ia menjelaskan sistem pendataan dilakukan secara hierarki mulai dari RT, desa, kecamatan dan dinas terkait.

"Memang penginputan melalui aplikasi genggam itu belum selesai tapi penginputan data megggunakan aplikasi sederhan sudah selesai yang dibuat oleh anak-anak muda Diskominfo di bawah koordinas Sekda dan Kadiskominfo," ungkapnya. 


Sebelumnya, Anies dikritik Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Mereka menilai Anies tak konsisten soal bansos. Selain itu, data bansos Pemprov DKI tumpang tindih. 

Dikritik tiga menteri sekaligus soal kesepakatan bansos, Anies Baswedan kalem saja. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua. Pendataan itu, dilakukan dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Anies menambahkan, DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

https://www.google.com/amp/s/amp.war...n-vs-3-menteri