Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengkritik Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang tidak memiliki political will untuk membantu warga ibu kota dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19).

Hal itu, kata Jhonny, tampak tiga menteri yang melontarkan kritik, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ketiganya yang mengkritik penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

"Saya melihat Pemda DKI enggak punya kemauan politik untuk memberikan yang terbaik ke warga Jakarta," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis (7/5) malam.

Menurut dia, Anies dan jajarannya sejak awal hanya meminta pemberlakuan PSBB tanpa memikirkan dampak ekonomi. Bagi Jhonny, seolah-olah Anies melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Lihat juga: Tito Ingatkan Kepala Daerah Bansos Bukan Ajang Kampanye

Lebih jauh Jhonny juga menduga Anies hanya mendompleng pemerintah pusat dalam penanganan corona di DKI Jakarta. Kata dia, seharusnya pemerintah daerah yang menjadi pemimpin utama warga Jakarta dalam menghadapi persoalan ekonomi akibat dampak dari penerapan PSBB.

"Kan mereka harusnya jadi leader karena paling mengenal wilayahnya. Pemerintah pusat harusnya tambahan atau suplemen, yang menyediakan apa-apa yang dibutuhkan. Ini mereka enggak gitu, pemerintah pusat dibikin kerja keras karena datanya kacau, dan daerah yang berkuasa penuh tidak punya political will dalam bansos kepada warga DKI," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD M Taufik sebaliknya dan membela Anies dalam persoalan gaduh penyaluran bansos ini. Menurut dia, Pemprov DKI justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga ibu kota yang terdampak Covid-19 ketimbang pemerintah pusat.

"Jika ada yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab terkait bansos, harus diluruskan dulu. Sebab, sekali lagi, justru Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu membagikan bansos," kata Taufik dalam siaran persnya, Kamis (7/5).

Lihat juga: DPRD DKI: Terpenting Bansos Jakarta Tahap Dua Jangan Molor

Taufik juga menilai pernyataan Sri Mulyani, Juliari, dan Muhadjir terkesan politis. Menurut dia, pernyataan ketiga menteri itu bertujuan untuk menjegal Anies dalam kontestasi politik pada Pilpres 2024.

"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan," ujar Politikus Partai Gerindra itu.

"Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat, itu yang saya harapkan," tambahnya,.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menanggung semua bansos untuk diberikan kepada warga DKI Jakarta terdampak virus corona.

Lihat juga: Anies: Pemprov DKI Sudah Salurkan Bansos Corona Sebelum PSBB

Selain Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara juga menyatakan penyaluran bansos di ibu kota tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan terkait data penerima program bansos yang kacau.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengaku telah berinisiatif mendistribusikan bansos sebelum PSBB resmi diberlakukan. Inisiatif distribusi sembako untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok pangan warga miskin.

Dalam rilis resmi Pemprov DKI pada Kamis (7/5), disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial.

Oleh sebab itu Pemprov DKI berinisiatif membagikan sembako itu dengan sesegera mungkin, yakni sehari sebelum dimulainya PSBB.

"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," kata Anies dalam keterangan tertulisnya. (dmi/osc)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...an-bantu-warga