Pertumbuhan ekonomi bakal semakin sulit karena tiga bulan ke depan Indonesia masih akan berjibaku menghadapi wabah virus corona.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2020 hanya 2,97 persen. Capaian ini jauh di bawah target di kisaran 4,5-4,6 persen. Dalam kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan skenario terburuk di mana ekonomi RI bisa berada di angka minus 0,4 persen.

"Anjloknya pertumbuhan ekonomi kemungkinan berlanjut di kuartal II dan III sehingga kemungkinan masuk skenario sangat berat bisa terjadi. Dari 2,3 persen turun lagi menjadi minus 0,4 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, belum lama ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan pelemahan daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga menjadi penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi tersebut sejalan adanya pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Apalagi, menurut wanita yang akrab disapa Ani itu, pemberlakuan PSBB mulai diperluas. Semula PSBB hanya dilakukan di wilayah Jabdoetabek dan kini penerapan diperluas hingga ke beberapa provinsi. 

"Ada PSBB, konsumsi drop. Efek dominonya juga ke permintaan lain, walaupun itu hanya Maret, tapi sangat dalam pengaruhnya. Kuartal II kita juga harus antisipasi lebih dalam lagi jatuhnya," jelas Ani.

Pasalnya, daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi Tanah Air. Kontribusinya sekitar 56 persen. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh di level 2,84 persen dibandingkan kuartal I-2019 yang sebesar 5,02 persen.

Kontribusi terbesar kedua berdasarkan data BPS sekitar 32 persen disumbang oleh investasi. Lalu, 18 persen dari ekspor, sekitar enam persen berasal dari konsumsi pemerintah, dan 1,36 persen dari konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan seluruhnya dikurangi oleh impor yang minus sekitar 18 persen.

"Orang kalau di rumah cuma makan saja, tidak keluar transport. Kalau tahun lalu kan konsumsi itu Rp9.000 triliun lebih, Pulau Jawa 55 persen atau lebih dari Rp5.000 triliun. Sekarang kalau di rumah saja, tidak sampai Rp5.000 triliun, memang dampaknya berat pada kuartal II makanya presiden fokusnya ke situ," ungkap dia. 

Oleh karena itu, Ani berharap agar penerapan PSBB bisa efektif untuk memutus rantai penularan. Sebab menurutnya, pulih atau tidaknya ekonomi tergantung bagaimana virus corona bisa segera diselesaikan.

Pemerintah, lanjut Ani, juga akan terus menekan pelemahan ekonomi dengan menjaga konsumsi rumah tangga melalui bansos.

"Kita terus percepatan penggunaan anggaran dalam rangka menjaga masyarakat, social safety net, bansos meluas, pemerintah cover minimal tiga bulan. Bahkan sampai enam bulan dan sembilan bulan sampai Desember. Kita harap ini cukup beri bantalan sosial," ujarnya.


Sri Mulyani Indrawati mengakui terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 2 juta orang dalam 1,5 bulan terakhir. Menurutnya, tidak mudah membuat pengusaha agar tidak melakukan PHK.

"Dari Kemenaker sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta hanya 1,5 bulan ini," ujar Sri Mulyani.

"Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk jaga resiliansi daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK. Ini tidak mudah," sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan, di berbagai negara pemerintahnya melakukan berbagai upaya untuk menahan perusahaan tak melakukan PHK. Salah satunya Singapura yang membayar gaji asal karyawan tak di PHK.

"Kalau di berbagai negara, mereka beri insentif ke perusahaan agar tidak PHK seperti insentif pembayaran gaji ke perusahaan untuk subsidi dari pemerintah. Tapi itu untuk negara relatif kaya. Singapura juga bayar gaji ke perusahaan asal tidak PHK," jelasnya.

Dia menambahkan, Indonesia bisa belajar dari kondisi tersebut namun melihat kecukupan dana saat ini masih sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah masih mengupayakan memberikan pelatihan kerja melalui Kartu Prakerja.

"Kita bisa belajar, tapi dari kemampuan APBN untuk nanggung itu semua ada batas. Kita sekarang fokus pada prakerja yang diharapkan bisa cover 5,6 juta yang bentuknya setengah bansos. Kami tingkatkan bersama kemenaker langkah-langkah untuk tangani lonjakan pengangguran," ujarnya.

Tapi dia menekankan bahwa stimulus akan diberikan untuk pelaku usaha yang tidak melakukan PHK.

"Presiden tugaskan saya agar berbagai paket stimulus ekonomi diberikan kepada perusahaan yang punya komitmen tidak melakukan PHK," tegasnya.

Untuk pekerja informal yang mencapai 56 juta orang diberikan skema bantuan yang meringankan seperti insentif pajak, relaksasi pembayaran BPJS dan keringanan membayar cicilan kredit.

"Pekerja informal ini masuk jaring pengaman sosial. Data kita ada 126,5 juta jiwa pekerja di sini dan ada 70,5 juta yg kerja di sektor informal. Bagi pekerja informal yg masuk kategori miskin dan rentan miskin pastikan dapat bantuan sosial," tandasnya.

Lebih ekstrem, ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 (full year) ini bisa minus 2 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati batal menerbitkan surat utang khusus bertajuk Pandemic Bond yang sebelumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana khusus penanganan dampak pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Keputusan ini disampaikan dalam paparan saat rapat dengan Komisi XI DPR bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rabu (6/5) kemarin.

Sri menyatakan penerbitan surat utang tidak dilakukan khusus, tapi melalui lelang rutin.

"Penerbitan SBN dalam rangka pandemi Covid-19 tidak dilakukan melalui seri khusus (pandemic bond) melainkan menjadi bagian dan penerbitan SBN secara keseluruhan, yaitu baik melalui lelang ritel maupun private placement, baik dalam dan/atau luar negeri," ungkap Sri Mulyani.

Sebelumnya, pada awal April lalu Kementerian Keuangan dan BI sepakat untuk menerbitkan pandemic bond untuk pendanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diestimasikan membutuhkan biaya Rp150 triliun.

Tujuan penerbitan pandemic bond adalah menanggulangi efek domino virus corona terhadap perekonomian. Ini berbeda dengan penerbitan surat utang negara lainnya yang bertujuan untuk membiayai defisit APBN.

Pandemic Bond juga semula akan mengeluarkan anggaran PEN dari estimasi kebutuhan pembiayaan utang baru pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, setidaknya pemerintah menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bisa mencapai Rp856,8 triliun.

Target ini akan dipenuhi dari lelang utang di pasar domestik dan luar negeri, penerbitan SBN ritel, private placement, serta penerbitan surat utang berdenominasi rupiah dan valuta asing.

"Terdiri dari SBN valas Rp132 triliun, SBN ritel diperkirakan Rp60 triliun, private placement Rp10 triliun, sisanya dari lelang SBN dua mingguan dan SUN konvensional serta sukuk," jelasnya.

Dari estimasi kebutuhan utang itu, setidaknya pemerintah perlu meraup Rp35 triliun sampai Rp45 triliun dalam sekali lelang yang dilakukan per dua minggu. Lelang akan dilakukan mulai kuartal II sampai IV 2020.

Estimasi pencapaian lelang meningkat dari perolehan lelang surat utang pemerintah pada 2018-2019 sekitar Rp20 triliun. Di sisi lain, penerbitan surat utang tidak akan hanya dipenuhi oleh pasar, namun juga bank sentral nasional.

Pemerintah mengestimasikan Bank Indonesia (BI) setidaknya bisa membeli surat utang berkisar Rp106 triliun sampai Rp242 triliun. Proyeksi ini merujuk pada kapasitas pasar pada 2018-2019.

"Angka dari BI kemungkinan Rp125 triliun dengan suku bunga yang sama karena memang BI mengikuti lelang dengan mekanisme pasar, bahkan greenshoe dan private placement," ucapnya.

(uli/vws)


https://m.wartaekonomi.co.id/berita2...t-akan-terjadi