Merdeka.com - Kartu Prakerja tuai pro dan kontra. Beberapa pihak menduga ada kejanggalan dalam proyek kartu sakti andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres 2019. Mulai dari munculnya startup berbasis pendidikan Ruangguru milik mantan Staf Khusus Presiden, Adams Belva Syah Delvara yang dinilai adanya konflik kepentingan.

Hal tersebut pun ditepis oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menjelaskan tidak ada kejanggalan dalam kartu yang diklaim bisa membantu pada pencari kerja.

"Saya kira tidak ada yang janggal kecuali dia satu satunya penyedia pelatihan berbasis online, kan hanya 1 dari 8. Artinya gini, dia menyelenggara beberapa video pelatihan," kata Donny saat dihubungi, Minggu (3/5).

Dia mengatakan bukan hanya Ruangguru yang terdapat dalam pilihan program kerja. Ada beberapa pilihan lain untuk para pencari kerja memilih pelatihan.

"Kedaulatan penerima manfaat,kalau misalnya tidak berfaedah pasti akan tidak dipilih, kontennya kalau tidak bernilai ya tidak dipilih, kan ada 8 lainnya yang menyediakan video pelatihan berbasis online juga mulai dari yang ringan seperti bahasa inggris sampai pelatihan berat seperti IT dan jurnalistik. Jumlahnya sampai 1.500 pelatihan bebas pilih," jelas Donny.

Lihat juga: Jabar Dapat Jatah 900.000 Kartu Pra Kerja, Kang Emil Pastikan Buruh yang di PHK Tercover

Untuk melakukan pelatihan peserta Kartu Pra Kerja, pemerintah memutuskan untuk bermitra dengan 8 platform. Yakni, Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.

Sampai saat ini, ada lebih dari 1.500 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform. Untuk bisa mengikuti pelatihan, ada biaya yang harus dibayarkan anggota Kartu Pra Kerja. Besarannya mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 850 ribu.

Biaya tersebut bakal dibayarkan anggota Kartu Pra Kerja menggunakan insentif yang dikirimkan oleh pemerintah sebesar Rp 1 juta. Kendati demikian pemerintah tidak mau pihaknya disebut telah membayarkan biaya kepada startup atau platform digital.

"Jadi apakah fee atau apa, kami tidak bayar fee. Kami hanya bayarkan bantuan pelatihan kepada si peserta. Kalau lembaga pelatihan kemudian bayar komisi ke market place itu di luar kami," jelasnya.

Donny mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah bakal menambah jumlah mitra. Saat ini setiap platform digital telah diikat perjanjian selama dua tahun. Selama periode itu, pemerintah akan mengevaluasi dan bisa memutus kontrak jika platform tidak memenuhi ketentuan.

"Ke depannya akan ditambah. Tidak ada hambatan untuk masuk ke sini, asal memenuhi syarat di Permenko (Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian) dan mau bekerja sama memenuhi layanan masyarakat sesuai dengan aturannya," kata Donny.

Kemudian, pemerintah juga kata dia akan mengevaluasi kembali terkait kartu tersebut. Jika ada masukan atau ada temuan yang tidak sesuai.

"Jadi saya kira temuan atau masukan itu menjadi bahan evaluasi kami," tutup Donny.


Pemerintah akan Terus Evalusi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab terkait banyak kritikan kartu Prakerja. Dia pun menjelaskan pemerintah akan terus memperbaiki program tersebut. Dia mengklaim pihaknya selalu mendengar masukan dari berbagai lini.

"Pemerintah pasti akan perbaiki terus karena ini bagus, program baru sesuai dengan janji Pak Jokowi menyiapkan tenaga kerja supaya skill meningkat, tapi karena ada outbreak Covid-19 kami modifikasi, menjadi bantalan sosial. Ditransfer tunai seperti BLT tapi harus ada pelatihan biar bisa dapat kerja nantinya," ungkap Sri Mulyani dalam siaran live instagram, Jumat (1/5).

"Informasi terakhir yang saya dapat yang daftar sudah 8,4 juta padahal jatahnya hanya utk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar korban PHK dapat prioritas," pungkasnya.


Sebagai informasi, pemerintah menargetkan jumlah total penerima manfaat program Kartu Prakerja mencapai 5,6 juta orang. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk program Kartu Pekerja, lebih besar dari rencana awal yang sebesar Rp 10 triliun. Sebelum adanya pandemi corona, awalnya peserta Kartu Prakerja mendapatkan skill pelatihan langsung dilaksanakan oleh pendidik profesional di berbagai Perusahaan maupun UMKM. Peserta Pra Kerja mendapatkan insentif bulanan plus uang transport. Namun dikarenakan bencana virus corona, dialihkan menjadi pelatihan online yang diprioritaskan bagi pekerja yang di PHK sebagai bantalan sosial sekaligus meningkatkan skill.

Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet).

Pagu untuk membayar bermacam pelatihan yang dipilih sesuai keinginan dan minat skill yang mau dipelajari peserta ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 . Sementara untuk insentif terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000).

Kemudian insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000). Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.

Merdeka.com
https://www.google.com/amp/s/m.merde...-prakerja.html