Quote:
LAPORAN UTAMA
Ombudsman Sarankan Penghentian Sementara Program Prakerja
KPPU menyelidiki dugaan konflik kepentingan dan kepantasan harga pelatihan Prakerja
EDISI, 2 MEI 2020
JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mendesak pemerintah menghentikan sementara program Kartu Prakerja. Alasannya, program yang menyedot uang negara hingga Rp.5,6 triliun itu dianggap terlalu mahal untuk ukuran pelatihan daring. "Potensi maladministrasinya sangat serius. Jadi, saya menyarankan untuk dihentikan dulu." kata Alamsyah kepada Tempo, kemarin.
Menurut Alamsyah, adanya potensi maladministrasi dimulai dari proses perekrutan peserta yang tidak akurat. Sebab, sejumlah peserta yang tidak memenuhi kriteria malah lolos verifikasi. Mekanisme yang sembrono juga terlihat saat pemilihan peserta untuk tahap selanjutnya dilakukan secara acak."Dari hasil verifikasi yang tidak akurat, dipilih lagi secara acak, sehingga ada potensi yang tidak layak malah terpilih," ujarnya.
Selanjutnya, Alamsyah ragu akan standardisasi paket pelatihan yang dijual oleh para penyelenggara. Sebab, sejumlah materi pelatihan bisa dipelajari dengan gratis di situs-situs Internet. Ia mencontohkan biaya pelatihan untuk menjadi sopir ojek online yang mencapai Rp 1 juta. Dengan harga segitu, dia mempertanyakan kapasitas apa yang bisa dimiliki para sopir ojek online setelah lulus pelatihan."Pemerintah harus pastikan harga itu layak. Sebab, kalau enggak, akan terjadi pemborosan," kata dia.
Tak hanya soal ongkos, Alamsyah juga mengkritik soal penunjukan langsung delapan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja, yakni Tokopedia, Ruangguru, Pintaria, Bukalapak, Sisnaker, MauBelajarApa, Pijar, dan SekolahMu. Ia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki apakah sistem pelatihan ini masuk dalam kategori kartel."Kalau ternyata dari temuan memang ada kartel, ya harus dihentikan," ucap dia.
Sejak tiga hari lalu, Ombudsman membuka layanan pengaduan online bagi masyarakat yang terkena dampak bencana nasional Covid-19 yang mendapatkan sejumlah layanan sosial dan kesehatan dari pemerintah. Program Kartu Prakerja menjadi salah satu layanan yang masuk formulir aduan. Pembagian bantuan untuk mengikuti pelatihan itu dianggap tidak pas di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh negeri. Alih-alih untuk menggelar pelatihan kerja, anggaran itu dianggap lebih pas diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai. Tapi, menurut Alamsyah, hingga kemarin belum ada satu pun masyarakat yang secara resmi melapor tentang layanan tersebut."Ini baru buka tiga hari, tunggu beberapa hari ke depan. Nanti kalau ada yang melapor, kami akan meneruskan ke stakeholder terkait dan memastikan bahwa pengaduan itu diselesaikan," katanya.
Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan bakal menyelidiki adanya dugaan konflik kepentingan dalam pemilihan mitra pelatihan program Kartu Prakerja. Guntur mengatakan komisioner telah memerintahkan tim untuk mengetahui hubungan antara masing-masing pemilik aplikasi dan pelaksana program."Jadi, kami akan memastikan proses pemilihan mitra tidak ada diskriminasi," ujarnya.
Tak hanya soal pemilihan mitra, KPPU juga akan menyelidiki tarif pelatihan yang ditetapkan oleh masing-masing mitra Kartu Prakerja. KPPU, kata Guntur, bakal memastikan bahwa penetapan tarif tidak berlandaskan kesepakatan jahat sehingga menimbulkan kartel."Kami akan lihat apakah tarif itu eksesif atau tidak," katanya.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, membantah dugaan adanya konflik kepentingan dalam pemilihan delapan mitra pelatihan program Kartu Prakerja. Ia memastikan tidak ada bagi-bagi proyek dan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dalam program yang sudah berjalan sejak pertengahan April lalu itu."Pemerintah tidak membagi-bagi proyek atau menunjuk pihak-pihak dalam program ini. Bukan kami yang menentukan pelatihan apa yang dibeli penerima manfaat, tapi penerima sendiri sebagai konsumen," ujar Panji.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah saat ini sedang meninjau ulang ihwal kepantasan harga-harga yang dibebankan dalam pelatihan daring Kartu Prakerja."Jadi, pemerintah akan memperbaiki terus," kata dia.
FRANCISCA CHRISTY | EKO WAHYUDI | MAYA AYU PUSPITASARI
https://koran.tempo.co/read/laporan-...gram-prakerja
Quote:
Sabtu 02 Mei 2020, 06:40 WIB
Evaluasi Pelatihan Daring Program Kartu Prakerja
Putra Ananda | Ekonomi
PELATIHAN daring dalam program kartu prakerja dinilai mubazir dan rawan penyelewengan. Sebaiknya dana sebesar Rp5,6 triliun untuk pelatihan daring itu dialokasi untuk bantuan tunai yang lebih dibutuhkan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
“DPP Partai NasDem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedian layanan (provider).
Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan itu juga rawan penyelewengan,” ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Achmad Ali dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.
Ali menilai program ini hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider). ‘’Ini artinya ada problem agensi dalam proses pelaksanaan program kartu prakerja ini.’’
Penilaian serupa juga disampaikan ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah.
“Pelatihan daring itu tidak tepat waktu. Masyarakat membutuhkan bantuan tunai untuk menggantikan income yang hilang selama masa pandemi,” tutur Piter saat dihubungi, kemarin.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menegaskan pemerintah sudah menyatakan bahwa mekanisme penentuan vendor pelatihan daring dilakukan secara terbuka. Selain itu, beberapa peserta program kartu prakerja mengatakan sudah merasakan manfaat dari program ini.
“Saya setuju bahwa setiap program pemerintah, apa pun programnya termasuk program kartu prakerja, bansos tunai, dan program perlindungan sosial untuk mengatasi dampak covid-19 ini perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, kepolisian, maupun kejaksaan,” ujar Ace.
Dicabut
Public Relations Lead Ruang Guru Sekar Krisnauli mengungkapkan mereka akhirnya mencabut materi jurnalistik atas permintaan Prita Kusumaputri, salah satu pengajar di Ruang Guru.
“Kami memutuskan bahwa kelas itu tidak akan ditawarkan untuk peserta kartu prakerja mulai tanggal 2 Mei 2020,” ujar Sekar ketika dihubungi tadi malam.
Sebelumnya, Prita mengajukan protes terkait pelajaran pelatihannya masuk ke program prakerja karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
‘’Kerja sama sudah dilakukan sejak 2019. Hak cipta dan penggunaan berada di pihak skill academy sepenuhnya dan sudah disepakati bersama,” ujar Sekar memberi alasan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkapkan, pada gelombang pertama, mayoritas peserta memilih pelatihan daring keterampilan bahasa Inggris dan memulai bisnis kopi.
“Pelatihan yang paling digemari itu bahasa Inggris, yang terdiri atas paket grammar dan toefl . Ini yang paling diminati,” katanya.
Pelatihan daring dari program kartu prakerja ini dikritik karena selain tidak begitu dibutuhkan saat ini, layanan serupa mudah didapat secara gratis. Beberapa di antaranya bahkan diselenggarakan perusahaan besar, seperti Nikon untuk kelas fotografi , Oracel dan Microsoft untuk bidang teknologi informasi. Bahkan Coursera menawarkan 3.800 program kursus gratis dan memiliki 400 spesialisasi. (Mir/Zuq/Van/X-10)
https://mediaindonesia.com/read/deta...artu-prakerja
smua elemen udah mengkritisi
Ombudsman udah, DPR udah, kecuali golkar
pengamat jg udah
motivasi peserta pra kerja cuman pengen ngambil duit 2.4 juta, masa bodoh ame video lucu2an yg dibeli
kata kunci nya, pengikatan teknis pengeluaran duit negara, harus beli konten video supaya dapet 600 rebu perbulan
duit virtual per orang 1 juta hanya utk beli konten video lucu2an buat 5.6 juta orang dg total Rp. 5,6 triliun
artinya duit 5.6 triliun dijamin otomatis kluar karna peserta harus beli konten video supaya dapet santunan 600 rebu perbulan
betapa gampangnya ngeruk duit negara
apa bisa duit apbn ke pihak swasta tanpa lelang tender??
dalam regulasi apbn,
apa dikenal dgn yg namanya rekening simpanan sementara berupa uang virtual???
gimana validasi nya menilai harga sebuah video??
salah satu mitra platform adalah sisnaker punya kementerian tenaga kerja, apa dibenarkan institusi negara berbisnis??
bisnis apaan dlm hitungan beberapa hari udah bisa meraup penghasilan puluhan miliar??
