Kendari - Adanya kabar sebanyak 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok bakal masuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam waktu yang tidak lama lagi, memantik kecaman dari pemerintah provinsi sulawesi tenggara dimana Gubernur dan Seluruh anggota DPRD Sultra kompak melakukan penolakan hadirnya ratusan pekerja asing yang dijadwalkan akan dimulai pada pekan ini secara bertahap.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi bahwa kedatangan ratusan TKA Tiongkok rencananya sudah masuk 22 April 2020 lalu, Namun, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Provinsi Sultra. Menurut Ali Mazi penolakan itu karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

“Saya langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Dandrem, Kapolda, Imigrasi Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukan kembali 500 TKA asal Cina, suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona tidak tepat dengan memasukan TKA asal Cina,” tegas Ali Mazi dikutip dari www.zonasultra.com, Senin (26/4/2020).

Kabar kedatangan ratusan TKA tersebut pun langsung mendapatkan kecaman dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Wakil sekretaris Jenderal PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa menegaskan penolakan terhadap penggunaan tenaga kerja asing (TKA) masuk di Indonesia dalam situasi saat ini. Menurutnya Pemerintah Pusat dan Investor mestinya tidak boleh lebih memikirkan kepentingan investasi dengan tetap memobilisasi TKA berasal dari negara sumber virus corona, sementara Masyarakat dituntut agar bisa secara mandiri memutus penyebaran wabah tersebut, jelas akan menimbulkan kegaduhan.

"Secara tegas kami tolak aktivitas penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia dalam situasi saat ini, tolong pahami suana kebatinan masyarakat. Rakyat dituntut secara mandiri memutus penyebaran wabah tersebut, sementara Pemerintah Pusat dan Investor masih memikirkan kepentingan investasi, memobilisasi TKA yang berasal dari negara sumber virus corona, ini jelas akan menimbulkan kegaduhan", ucapnya

Menurut Ikram Kehadiran Ratusan TKA asal Tiongkok tersebut secara tidak langsung menggambarkan kekompakan dari para menteri untuk menggebuk presiden Joko widodo yang diketahui gencar menyerukan perlawan terhadap wabah covid-19 sementara diam-diam menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Menteri Hukum dan HAM melalui keimigrasian melonggarkan kedatangan para TKA dengan menerbitkan VISA yang secara bersamaan Menteri perhubungan juga mengizinkan penerbangan bagi para TKA tersebut masuk ke indonesia. Sehingga seberapa kuatpun presiden mengintervensi seluruh wilayah untuk serius dalam penangan wabah tersebut, jika para menterinya tidak patuh, Jangan pernah bermimpi Negeri ini bisa keluar dari pandemi Covid-19.

“Jadi kejadian ini secara tidak langsung para menteri itu kompak gebukin pak presiden, sementara kita ketahui sendiri beliau gencar menyerukan perlawan terhadap wabah covid-19. sementara diam-diam menteri Ketenagakerjaan keluarkan RPTKA, MenkumHAM melalui keimigrasian longgarkan kedatangan TKA dengan permudah penerbitan VISA dan secara bersamaan Menhub membuka penerbangan bagi para TKA tersebut masuk ke indonesia. Jadi bagaimanapun presiden intervensi seluruh wilayah serius tangani wabah ini, jika para menterinya tidak patuh, Jangan pernah bermimpi Negeri ini bisa keluar dari pandemi Covid-19”, Ucapnya

Sehingga menurut Ikram, Presiden Joko widodo wajib untuk mengavaluasi kinerja ketiga menteri tersebut atas blunder kebijakan yang mengakibatkan kegaduhan ditengah penerapan protokol penanganan Covid-19 disemua wilayah khususnya disulawesi tenggara. Karena membuka keran pengunaan TKA ditengah pandemi yang telah banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap jutaan pekerja lokal, akan menimbulkan stigma negatif ditengah masyarakat.
“Pak Presiden Mohon untuk mengavaluasi kinerja ketiga menteri yang blunder kebijakan itu karena ulah mereka, sehingga terjadi kegaduhan ditengah penerapan protokol penanganan Covid-19 khususnya disulawesi tenggara. Karena membuka keran pengunaan TKA ditengah pandemi yang telah banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap jutaan pekerja lokal akan menimbulkan stigma negatif masyarakat”, Tegasnya