TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab kritik Fuad Bawazier soal tambahan pos anggaran untuk stimulus penanganan virus corona atau Covid-19. Fuad sebelumnya menyatakan tambahan anggaran belanja negara hanya Rp 73,4 triliun, bukan Rp 405,1 triliun.

"Salah satu bekas menteri menyampaikan belanja negara hanya tambah Rp 73,4 triliun. Namun pemerintah bilang Rp 405,1 triliun. Ini mungkin karena (dia) kebingungan membaca APBN," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR yang digelar secara virtual, Kamis, 30 April 2020.

Sri Mulyani mengatakan, stimulus untuk penanganan Covid-19 bukan hanya diukur dari belanja negara. Namun juga bermuasal dari penerimaan pemerintah yang turun akibat adanya relaksasi pajak dan lain-lain.

Selanjutnya, stimulus juga bersumber dari adanya pencetakan surat utang berharga yang kemudian dilimpahkan untuk bantuan terhadap sektor-sektor usaha. Sri Mulyani mengakui, belanja pemerintah secara angka memang hanya naik Rp 73,4 triliun.

Namun, di saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan berbagai refocusing anggaran dan penghematan. "Maka terjadi pemotongan, seperti untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp 95,7 triliun," tuturnya.

Pemotongan itu berasal dari anggaran pejalanan dinas Rp 33,7 trilun dan barang lain-lain Rp 18,2 triliun. Pemangkasan juga bersumber dari belanja modal Rp 42,6 triliun.

Sebelumnya, dalam sebuah tulisan berjudul "Paket Stimulus Covid-19: Stimulus atau Stimules?” yang beredar, Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, menyinggung bahwa negara hanya menambah Rp 73,4 triliun, bukan Rp 405 triliun, untuk stimulus penanggulangan virus corona. Angka itu dihitung dari selisih belanja pemerintah pusat sebelumnya dengan yang dirancang saat pandemi.

Diketahui sebanyak Rp 405,1 triliun dialokasikan pemerintah pusat untuk belanja bidang kesehatan Rp 75 triliun, social safety net Rp 110 triliun, dukungan industri Rp 70 triliun, dan program pemulihan ekonomi Rp150 triliun.

Stimulus perpajakan pun telah disiapkan Menteri Keuangan. Total anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp 64,1 triliun. Uang tersebut digunakan untuk perluasan sektor stimulus jilid II berupa insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh Badan Masa, PPh Pasal 21, PPh 22 Impor, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

https://www.google.com/amp/s/bisnis....gung-baca-apbn