Jakarta -

Transparansi data mengenai zona merah virus Corona sudah dituntut Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pada bulan lalu. Kini informasi mengenai zona merah menjadi penentu apakah warga suatu daerah dilarang mudik atau tidak. Lalu di mana informasi mengenai zona merah itu bisa diakses publik?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong transparansi data virus Corona. Situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tidak menyediakan informasi mengenai zona merah. Hingga kini, informasi mengenai zona merah didapat dari pemberitaan-pemberitaan yang bersumber dari otoritas pemerintahan daerah.

"Yang menentukan zona merah adalah dinas kesehatan kabupaten/kota yang dikompilasi dinas kesehatan provinsi," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (Yuri) saat dimintai keterangan oleh detikcom, Jumat (24/4/2020).

Penentuan suatu kawasan menjadi zona merah atau tidak didasarkan pada kajian epidemiologi (ilmu tentang penyebaran penyakit menular). Zona merah ditentukan berdasarkan kadar penularannya. Apabila penularan COVID-19 didominasi oleh penularan lokal, kawasan tersebut berpotensi menjadi zona merah.

"Pertambahan kasus progresif, sebaran makin luas, penularan lokal mendominasi," kata Yuri.

Belum ada kepastian, apakah pemerintah pusat akan membuka data zona merah penularan COVID-19 atau tidak. Yang jelas, kini telah berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang melarang mudik dari dan ke wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan zona merah. PSBB sudah lebih jelas, namun zona merah belum terlalu jelas bagaimana cara mengetahuinya.

Larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat, misalnya, berlaku untuk sarana transportasi dari dan ke daerah PSBB, zona merah, dan aglomerasi. Ini diatur di Pasal 2 Permenhub soal larangan mudik 2020. Tak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud zona merah dalam Permenhub yang diteken Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Pandjaitan pada 23 April tersebut.

Untuk transportasi penerbangan domestik diatur dalam Pasal 19. Di situ disebutkan penerbangan yang dilarang adalah penerbangan dari dan ke daerah PSBB dan zona merah.

Jadi kawasan mana saja yang termasuk zona merah COVID-19?

Berikut adalah daftar yang dikompilasi detikcom dari banyak pemberitaan. Pemberitaan ini bersumber dari keterangan para pejabat yang berwenang dari berbagai daerah. Namun, ini bukan daftar resmi rilisan pemerintah pusat.

Berikut adalah kumpulan zona merah COVID-19, sebagaimana catatan pemberitaan yang dihimpun detikcom:

DKI Jakarta

Sumatera Utara

1. Kota Medan
2. Kota Pematangsiantar
3. Kabupaten Simalungun
4. Kabupaten Deli Serdang
5. Kota Tanjungbalai

Sumatera Selatan

1. Palembang
2. Kota Prabumulih

Jawa Timur

1. Kota Surabaya
2. Sidoarjo
3. Lamongan
4. Kabupaten Malang
5. Magetan
6. Kota Malang
7. Kabupaten Situbondo
8. Kab Kediri
9. Nganjuk
10. Tulungagung
11. Gresik
12. Lumajang
13. Ponorogo
14. Jombang
15. Jember
16. Pamekasan
17. Kabupaten Tuban
18. Kota Batu
19. Kota Blitar
20. Kab Blitar
21. Kota Kediri
22. Banyuwangi
23. Madiun
24. Bondowoso
25. Trenggalek
26. Bangkalan
27. Pacitan
28. Bojonegoro
29. Kota Pasuruan
30. Kab Pasuruan
31. Kota Probolinggo
32. Kab Probolinggo

Kepulauan Riau

1. Batam

Jawa Barat

1. Kota Bogor
2. Kabupaten Bogor
3. Kab Garut
4. Kota Depok
5. Kota Bekasi
6. Kab Bekasi
7. Kabupaten Cirebon
8. Kota Cirebon
9. Kota Bandung
10. Kabupaten Bandung.

Jawa Tengah

1. Kota Semarang
2. Kota Surakarta
3. Kabupaten Wonosobo
4. Kabupaten Blora
5. Kabupaten Pati
6. Kabupaten Wonosobo

Sulawesi Selatan

Papua Barat

1. Sorong
2. Manokwari
3. Teluk Bintuni


https://m.detik.com/news/berita/d-49...pm_widget_news