- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi Tak Melarang Mudik, Wali Kota Solo: Jadi Mumet Aku!
TS
1nd0n3s14m3t4l
Jokowi Tak Melarang Mudik, Wali Kota Solo: Jadi Mumet Aku!
Quote:
Bisnis.com, SOLO - Kebijakan pemerintah pusat yang tak tegas melarang masyarakat untuk mudik pada periode Ramadan dan Lebaran 2020 membuat kepala daerah bingung.
Seperti diberitakan Solopos, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo alias Rudy meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas melarang para perantau agar tidak mudik. Ini penting demi percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 atau virus corona di Tanah Air.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy, panggilan akrabnya, saat diwawancarai wartawan di sela pengecekan Dalem Joyokusuman, Gajahan, Solo, Sabtu (4/4/2020). Rumah tersebut menjadi calon lokasi karantina orang dalam pemantauan (ODP) di Solo.
“Mudah-mudahan pada ndak pulang. Tapi di media saya baca Presiden Jokowi tidak melarang mudik, kan jadi mumet aku. Harusnya lebih tegas lah. Kalau hanya melarang bus beroperasi kan masih bisa nyarter,” ujarnya
Rudy menilai kebijakan pemerintah yang akan melarang bus beroperasi dan menaikkan tarif tol agar perantau tidak mudik, tidak efektif. Dia menilai kebijakan itu sebatas upaya untuk menghambat para perantau pulang kampung.
Yang lebih efektif menurut Rudy adalah pemerintah pusat atau Jokowi tegas melarang para perantau agar tidak mudik. Salah satu caranya dengan menerapkan kebijakan THR tak akan diberikan bagi perantau yang nekat pulang kampung.
“Nek mudik enggak usah dikasih THR. Sekalian kalau bikin kebijakan rada ekstrem. Pak Menko menyampaikan perusahaan wajib beri THR. Sekalian dikoneksikan, THR diberikan bagi yang tak mudik,” kata dia.
Rudy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Kongkretnya, kata Rudy, pemerintah Jokowi harus mengambil kebijakan yang tidak bertabrakan demi kepentingan masyarakat, termasuk dengan melarang mudik.
“Jadi bareng-bareng gitu loh, daerah iya, pusat iya. Tapi bila hanya menaikkan tarif tol, melarang bus beroperasi, kan perantau masih bisa nyarter. Yang dibutuhkan kebijakan yang lebih tegas lagi, jangan mudik dulu tahun ini,” urai dia.
Meski menyesalkan Jokowi yang tidak tegas melarang mudik, Rudy sudah menyiapkan antisipasi. Menurut Rudy persiapan Dalem Joyokusuman sebagai lokasi karantina ODP masih terus berjalan. Seperti proses pemasangan instalasi air yang nanti digunakan peserta karantina sebelum masuk ke kamar-kamar.
“Persiapan fisik tinggal nunggu air saja. Air untuk cuci tangan sebelum masuk kamar-kamar. Kalau yang kampung karantina mandiri. Akan didatangi untuk dicek kesehatannya. Tapi paling tidak kita antisipasi lah,” papar dia.
Seperti diberitakan Solopos, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo alias Rudy meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas melarang para perantau agar tidak mudik. Ini penting demi percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 atau virus corona di Tanah Air.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy, panggilan akrabnya, saat diwawancarai wartawan di sela pengecekan Dalem Joyokusuman, Gajahan, Solo, Sabtu (4/4/2020). Rumah tersebut menjadi calon lokasi karantina orang dalam pemantauan (ODP) di Solo.
“Mudah-mudahan pada ndak pulang. Tapi di media saya baca Presiden Jokowi tidak melarang mudik, kan jadi mumet aku. Harusnya lebih tegas lah. Kalau hanya melarang bus beroperasi kan masih bisa nyarter,” ujarnya
Rudy menilai kebijakan pemerintah yang akan melarang bus beroperasi dan menaikkan tarif tol agar perantau tidak mudik, tidak efektif. Dia menilai kebijakan itu sebatas upaya untuk menghambat para perantau pulang kampung.
Yang lebih efektif menurut Rudy adalah pemerintah pusat atau Jokowi tegas melarang para perantau agar tidak mudik. Salah satu caranya dengan menerapkan kebijakan THR tak akan diberikan bagi perantau yang nekat pulang kampung.
“Nek mudik enggak usah dikasih THR. Sekalian kalau bikin kebijakan rada ekstrem. Pak Menko menyampaikan perusahaan wajib beri THR. Sekalian dikoneksikan, THR diberikan bagi yang tak mudik,” kata dia.
Rudy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Kongkretnya, kata Rudy, pemerintah Jokowi harus mengambil kebijakan yang tidak bertabrakan demi kepentingan masyarakat, termasuk dengan melarang mudik.
“Jadi bareng-bareng gitu loh, daerah iya, pusat iya. Tapi bila hanya menaikkan tarif tol, melarang bus beroperasi, kan perantau masih bisa nyarter. Yang dibutuhkan kebijakan yang lebih tegas lagi, jangan mudik dulu tahun ini,” urai dia.
Meski menyesalkan Jokowi yang tidak tegas melarang mudik, Rudy sudah menyiapkan antisipasi. Menurut Rudy persiapan Dalem Joyokusuman sebagai lokasi karantina ODP masih terus berjalan. Seperti proses pemasangan instalasi air yang nanti digunakan peserta karantina sebelum masuk ke kamar-kamar.
“Persiapan fisik tinggal nunggu air saja. Air untuk cuci tangan sebelum masuk kamar-kamar. Kalau yang kampung karantina mandiri. Akan didatangi untuk dicek kesehatannya. Tapi paling tidak kita antisipasi lah,” papar dia.
Ane akui pemerintah sangat lambat dan plin-plan dalam mengambil keputusan
Hingga menyebabkan.......penyebaran Covid-19........semakin meluas........
Andaikata Lockdown diberlakukan jauh hari sebelumnya.........mungkin Covid-19 tidak-akan separah ini.........betulkan
Jadi menurut ane.........Pemerintah harus tegas..........perduli setan dengan suara miring diluar sana.........agar Covid-19 tidak semakin meluas......kalau perlu berlakukan DOM (daerah oprasi militer) agar masyarakat lebih patuh
CONTOH INDIA
Daripada kasus Covid-19 semakin berlarut-larut........dan mengganggu ekonomi negara ini......ane harap pemerintah melakukan tindakan nyata..........
Dan ane rasa.......gan bro sis juga setuju bukan
tien212700 dan 6 lainnya memberi reputasi
7
4.5K
48
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan