- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
7 Kontroversi Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi
TS
Jizyah101
7 Kontroversi Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi
Saat Pemrerintah Kita Merasa Perlu Membayar Trilyunan Rupiah, di saat yang bersamaan Harvard menawarkan 67 kurus online GRATIS !!
Quote:
Harvard University offers 67 free online courses for those in quarantine
Amid the COVID-19 pandemic, Harvard University, a private Ivy League research university in Cambridge, Massachusetts, is offering 67 free online courses for those who want to expand their knowledge and master new skills during self-quarantine.
Those interested in applying can simply visit the university's website and view the catalogue at online-learning.harvard.edu.
The courses range in duration from a week to 15 weeks, with subjects that include programming, health and medicine, social sciences, computer science, art and design, business and humanities and many more.
Although the classes are free, they require commitment from the online students. Once you choose a subject, a list of programs will appear as options, with duration, time commitment, pace and difficulty level specified.
After choosing a course, an application form must be filled out to get access to the course material.
Since the outbreak, many institutions and companies have been working toward keeping the public educated and productive through free e-learning initiatives. Among them is Tokyo-based optics and imaging products corporation Nikon, which recently launched free online photography courses that are available throughout April. (gis/kes)
JakartaPost
Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 menuai polemik di masyarakat. Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona atau Covid-19. Kartu Pekerja sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo ( Jokowi) saat Pilpres 2019. Dia menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat.
Berikut 7 kontroversi Kartu Prakerja 2020 sebagaimana dirangkum sejak pertama kali diperkenalkan Presiden Jokowi.
1. Perusahaan Stafsus Jokowi jadi mitra penyelenggara pelatihan Penunjukan Ruangguru jadi satu dari delapan mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja menimbulkan polemik. Pasalnya, Ruangguru merupakan perusahaan startup milik Belva Devara, salah satu Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi. Baca juga: Perjalanan Karier Belva Devara, CEO Ruangguru yang Mundur dari Stafsus Presiden Belakangan setelah menuai kontroversi, Belva akhirnya memutuskan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Milenial. Ruangguru terlibat dalam mitra penyedia pelatihan di Kartu Prakerja lewat Skill Academy. "Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19," tulis Devara dalam surat terbukanya. Dirinya berkali-kali menjelaskan, penunjukan Ruangguru sebagai mitra pelatihan online sesuai dengan prosedur. Pemilihan Ruangguru sendiri di Prakerja tidak ada kaitannya dengan posisinya saat itu sebagai Stafsus Jokowi.
2. Biaya pelatihan online Kartu Prakerja dinilai mahal Harga beberapa kursus online Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan. Di Platform Skill Academy yang dimiliki Ruangguru, contohnya, sejumlah paket pelatihan dihargai Rp 1 juta. Baca juga: Daftar Harga Kursus Online di Kartu Prakerja, Bisa sampai Rp 1 Juta Bagi pendaftar Kartu Prakerja 2020 yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya. Beberapa paket lain di Ruangguru seperti Mahir Berbahasa Inggris (Rp 700.000) dan Trik Buka Usaha untuk Pemula (Rp 700.000). Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet). Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1 juta. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, jenis pelatihan maupun harga yang ditetapkan sepenuhnya berada di tangan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Pekerja. "Ada ribuan jenis pelatihan disediakan oleh lebih dari 200 lembaga pelatihan melalui delapan mitra platform digital. Mereka bersaing untuk memberikan layanan dan produk dengan harga terbaik," jelas Panji dalam keterangannya, seperti dikutip, Senin (20/4/2020). Baca juga: Harga Kursus Online Kartu Prakerja Dikritik Kemahalan, Ini Penjelasan Pemerintah
3. Pernah dilaporkan sebagai money politics Saat Pilpres 2019, Jokowi pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelapornya adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Jokowi dianggap menjanjikan uang kepada peserta kampanyenya. "Adapun perbuatan capres nomor urut 01, Pak Jokowi, yang di saat kampanye menjanjikan akan memberikan uang atau materi lainnya berupa gaji atau honor kepada peserta kampanye tersebut, maka patut diduga merupakan pelanggaran kampanye," kata Kuasa Hukum TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, saat itu. Selain itu, pelapor juga berpendapat janji Jokowi berpotensi hoaks. Sebab, negara tidak punya anggaran untuk memberikan gaji kepada pengangguran. Pelapor mengatakan, Jokowi berpotensi melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j Juncto Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baca juga: Kursus Kartu Prakerja, Pelatihan Ojol Rp 1 Juta hingga Ngetik MS Word Rp 500.000 Undang-undang tersebut mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
4. Anggarannya mencapai Rp 20 triliun Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran. Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan. Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun. Baca juga: PKS Usulkan Dana Pelatihan di Kartu Prakerja Diubah Menjadi BLT Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.
5. Pelatihan dinilai tidak relevan Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten gratisan di YouTube. “Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020). Bhima menyebutkan, dengan dana Rp 1 juta per orang dikalikan dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup. Baca juga: Menperin: Mungkin Tak Semua Pendaftar Terakomodir Kartu Prakerja “Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” kata dia. Pernyataan Bhima ini didukung oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono yang menilai, kondisi seperti ini bukanlah waktu yang efektif memberikan pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK. “Dalam kondisi seperti ini pelatihan berbasis online tidak efektif. Kami memandang program prakerja itu sebaiknya diberikan dalam bentuk BLT dimana nantinya uang itu akan dibelanjakan. Dengan begitu, akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” ungkap Kahar.
6. Bikin Sri Mulyani sakit perut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengaku sempat dipusingkan dengan penganggaran program Kartu Prakerja. Kata dia, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran. Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu. Baca juga: Kontroversi Kartu Prakerja, Sempat Bikin Sri Mulyani Sakit Perut "Salah satu yang di-promise Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya 'Pak ini gimana caranya?' kemudian Pak Presiden bilang 'Udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu," ucap Sri Mulyani menirukan jawaban Jokowi saat itu, di Jakarta, Kamis (31/1/2020). "But that's the beauty of election. Nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga enggak mau kalah, menggratiskan yang lainnya. Saya jadi sering sakit perut," katanya lagi.
7. Dianggap banyak meteri serupa yang gratis di Google dan Youtube Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020. Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah. Baca juga: Soal Kartu Prakerja, Ekonom: Bukan Pelatihan Online yang Dibutuhkan... Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet. "Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira, seperti keterangannya, Minggu (19/4/2020).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "7 Kontroversi Pelatihan Online Kartu Prakerja Jokowi", https://money.kompas.com/read/2020/04/22/104134326/7-kontroversi-pelatihan-online-kartu-prakerja-jokowi?page=all.
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris
Saat ini, pengetahuan bisa kita dapat dari perpustakaan online, internet archive, youtube, blog, dlsb. secara GRATIS. Bahkan saya sendiri sering mengikuti kursus2 MOOC (Massive Open Online Course) yang ada di coursera dan semuanya GRATIS .. dan bahkan tanpa membayar pun di setiap kursus ada test tertulis yang bisa diikuti dan bisa kita tau hasilnya.. kita hanya perlu membayar jika kita mau dibuatkan SERTIFIKAT
loe mau belajar ttg SEJARAH? banyak
loe mau belajar ttg permasalahan SAMPAH? dan bagaimana melakukan pemisahan sampah sendiri? ada -----> Solid Waste Management
loe mau mengerti ttg situasi global pandemi akibat Covid19? bahkan WHO pun membuat online learning ttg Covid19 dan hal2 lain bisa diakses semua orang secara GRATIS ... -----------> openWHO
lalu mengapakah pemerintah Indonesia merasa sangat ingin berbagi TRILYUNAN RUPIAH kepada penyedia jasa applikasi hanya untuk sesuatu yang bisa diperoleh secara GRATIS?
Diubah oleh Jizyah101 23-04-2020 09:53
sebelahblog dan 28 lainnya memberi reputasi
29
1.5K
Kutip
26
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan