Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (raker) virtual dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Rapat yang dimulai pukul 13.10 WIB itu akhirnya usai pada pukul 17.30 WIB, atau berlangsung lebih dari 4 jam.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Lasarus menghasilkan beberapa kesimpulan di antaranya:

Pertama, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocusing kegiatan dan realokasi anggaran per eselon I sebagaimana amanat Perpres No. 54 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 mengenai langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

Kedua, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT agar dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian untuk memprioritaskan program Padat Karya Tunai dan bantuan sosial dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terimbas dampak COVID-19.

Ketiga, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT untuk melanjutkan pembahasan bersama pada rapat berikutnya, berdasarkan penyampaian perkembangan penganggaran dari tiap Kementerian.


Abis ngeramal, bahas transportasi, militer, sekarang bahas duit, keren bre si engkong satu ini

besok menterinya ganti aja semua, hemat anggaran.