- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kurang Bermanfaat, Pelatihan Online di Paket Kartu Prakerja Diminta Ditinjau Ulang
TS
triyanti3
Kurang Bermanfaat, Pelatihan Online di Paket Kartu Prakerja Diminta Ditinjau Ulang
Anas Thahir meminta pemerintah meninjau ulang pelatihan berbasis daring (online) dalam paket kebijakan Kartu Prakerja. Sebab, hal tersebut dinilai tidak tepat di tengah wabah Covid-19.
“Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja. Saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan.
Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,” kata politikus Anas Thahir kepada wartawan, Jumat (17/4).
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini, di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.
Sepanjang 2019, lanjut dia, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen. Berkaca dari data, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.
“Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu Prakerja,” tegas dia.
Dinilai Kurang Bermanfaat
Anas menilai, anggaran pelatihan online kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian.
Jika pun tetap diperlukan adanya pelatihan online, pihaknya meminta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja. Dan penunjukan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.
“Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terkesan menghambur-hamburkan dana,” tandas dia.
sumber: http://www.wartaregional.com/2020/04...tinjau-ulang/
Apa Agan setuju?
sebelahblog dan 9 lainnya memberi reputasi
10
2K
39
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan