Banyak Daerah Belum Realokasi Anggaran, Sri Mulyani Sentil Anies

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, masih banyak daerah yang belum melakukan realokasi atau refokus anggaran. Realokasi ini ditujukan untuk menangani dampak virus Corona.

"Saya juga akan menyampaikan ke seluruh kepala daerah, ini nggak hanya untuk Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta), APBD-APBD di daerah ini masih banyak belum lakukan perubahan," katanya dalam teleconference, Jumat (17/4/2020).

Sri Mulyani pun menyinggung anggaran DKI Jakarta yang masih bisa direalokasi seperti belanja pegawai dan barang.

"Kalau kita lihat seperti tempatnya DKI gitu ya belanja pegawai tinggi hampir Rp 25 triliun, belanja barang Rp 24 triliun. Saya tahu mereka bisa lakukan realokasi, refocusing, sambil kita akan mempercepat pembayaran DBH (dana bagi hasil)," ungkapnya.

Soal DBH, Sri Mulyani mengatakan akan mempercepat pembayaran DBH 2019 di mana nilai yang dibayarkan ialah 50% terlebih dahulu.

"Nah hari ini berbagai daerah PAD (pendapatan asli daerah) turun makanya Pak Anies bilang dibayar duluan lah itu DBH tahun 2019. Tekniknya memang harus nunggu dulu dari audit BPK. Namun karena sekarang urgent, maka kami memutuskan kita akan bayarlah 50% sambil nunggu begitu audit BPK 'Iya memang angka sekian'. Ini untuk 2019," ujarnya.
sumber

******
Belanja pegawai 25 triliun.
Belanja barang 24 triliun.
Totalnya saja sudah 49 triliun dari total APBD 87,9 triliun.
Ini belum lagi anggaran lain yang mungkin tidak urgent. Plus anggaran simsalabim yang nilainya milyaran, yang kalau dijumlah pastinya lewat dari 1 triliun.

Lalu masyarakat DKI Jakarta harus percaya kalau anggaran penanganan Corona DKI Jakarta yang katanya sampai 3 triliun itu benar-benar akan dirasakan masyarakat? Wew. Boleh diceklah ke masyarakat langsung.

Soal penanganan wabah Corona di DKI Jakarta, memang ada baiknya para pendukung Anies mau langsung turun ke masyarakat untuk membuktikan sendiri. Ini berguna agar mereka mempunyai fakta atau bukti, bukan cuma bisa membela di sosial media, menuduh yang mengkritik Anies dengan sebutan buzzer blablablabla, cang cing cong cang cing cong, Anies maha benar dengan segala ucapannya. Gak bisa begitu.

Coba cek hari ini, berapa kelurahan yang katanya mendapat bantuan sosial yang sebenarnya itu juga sudah ada indikasi dikorupsi. Berapa dari RW sebuah kelurahan yang dapat. Berapa dari RT sebuah RW yang dapat. Hasilnya sangat mencengangkan. Dan ini bisa menimbulkan friksi di masyarakat, membuat kecemburuan sosial karena tidak meratanya pembagian bantuan sosial tersebut.

Akan tetapi, alih-alih para pendukung Anies mau membuka matanya untuk melihat ketimpangan penanganan wabah Corona ini, mereka selalu fokus terhadap pemerintah pusat, seolah mereka membentengi Anies agar selalu terlihat benar. Padahal jelas-jelas Sri Mulyani tahu persis bahwa ada anggaran besar di APBD DKI Jakarta yang sama sekali tidak digeser demi penanganan wabah Corona di Jakarta.

Anies meributkan DBH tahun 2019 yang belum selesai diaudit BPK. Seolah ingin menekankan kepada masyarakat Jakarta bahwa anggaran untuk masyarakat sebenarnya ada, tapi ditahan oleh pemerintah. Jadi jangan marah sama Anies. Marahlah sama Sri Mulyani. Begitu arahnya.

Akan tetapi ini jadi mirip orang pelit. Merki kalau kata bahasa Arab jadul pinggiran. Anggaran yang ada digenggam erat seolah tak boleh digannggu, sementara anggaran yang belum selesai diperiksa BPK diudak-udak.

Kalau begini yang ada, anggaran belum juga turun, masyarakat Jakarta udah terkapar dijalanan. Dan Anies seolah tak peduli.

Mungkin pada saat sekarang ini, hidup masyarakat Jakarta tidak penting dibandingkan dengan belanja kertas, tinta printer, pulpen, tip ex, dan segala tetek bengeknya yang bisa jadi dari semua itu bisalah dipakai untuk membuat anggaran fiktif para bawahannya.

Gimana Nies?
PSBB berhasil? Angka yang positif turun? Atau sama saja?
Benar seperti yang TS bilang.
Jakarta yang pertama menjalankan PSBB. Dan itu bisa jadi pelajaran berharga serta bagi wilayah lain yang ingin menjalankan PSBB. Bukan bagusnya. Tapi hal buruknya yang tak perlu dicontoh oleh wilayah lain.

Jangan sampai Tante GIV justru membuai dengan keharumannya, sementara virus tak peduli situ harum atau tidak.

Begitu.