Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha menilai sejumlah kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 belum diterapkan secara efektif. Selain masalah upaya pengendalian yang lamban, eksekusi program untuk membantu dunia usaha dan masyarakat pun lamban dilakukan.

Pengusaha yang diupayakan bisa mendapat insentif agar bisa bertahan, nyatanya banyak yang tidak kuat hingga akhirnya merumahkan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya

"Programnya sudah ada tinggal tunggu pelaksanaannya saja. Kalau kita diskusi banyak program nggak kelar-kelar. Kita tunggu pelaksanaannya. Artinya dari Menko (Perekonomian) udah ada program, BI ada, OJK berkali-berkali, tinggal dilaksanakan. Sembari berjalan pelaksanaannya dievaluasi apa program sudah pas," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/4).

Ia menilai pelaksanaan kebijakan yang ada di lapangan belum bisa dikatakan berjalan baik. Pengusaha masih kesulitan dalam mendapatkan bantuan yang sekiranya dibutuhkan.

"Dari sisi ekonomi mungkin restrukturisasi kredit ke perbankan, dimintakan dari nasabah ke nasabah tapi belum terlaksana," ucap Benny.

Jika dibiarkan terus bergulir, dikhawatirkan ada efek domino lain yang timbul. Yakni makin banyak pengusaha yang kolaps. Pemerintah perlu mempersingkat proses birokrasi agar kebijakan bisa segera langsung diterapkan di lapangan.Jika lamban, belum tentu kebijakan yang keluar akan relevan dengan kondisi yang terjadi di depan.

"Transisi makan waktu jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama, perubahan lebih terasa. Pasti ada yang perlu diperbaharui lagi," ungkap Benny.

Misalnya kondisi sebelum pemerintah menerapkan status bencana nasional pada wabah COVID-19 tentu berbeda dibandingkan sebelum. Setelah status terbaru, maka ada potensi perubahan dalam perjanjian kerja sama.

"Asumsinya waktu itu diumumkan ini force majeure. Dari itu aja udah bencana nasional. Kalau bencana nasional jangan normal (perlakuannya). kalau (tindakan) delay nanti ada lagi tuh kriteria lebih dalam. Sekarang yang diutamakan speed-nya," kata Benny.

Presiden Joko WIdodo (Jokowi) sempat buka suara soal penanganan corona khususnya soal pemberian izin pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dianggap berbelit-belit. PSBB bagian dari upaya untuk memutus mata rantai penanganan virus corona atau covid-19.

"Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya itu harus hati-hati dan tidak grasa-grusu," kata Jokowi, Kamis (9/4/2020).

"Sekali lagi, kita tak ingin ada grasa grusu. Cepat tapi tak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, kejernihan, dan kalkulasi yang detail dan mendalam," tegas Jokowi.

(hoi/hoi)