Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan mulai berlaku pada 10 April 2020 di DKI Jakarta, pelaku industri menuntut pemberian stimulus berupa pinjaman tanpa bunga dari pemprov melalui bank pemerintah kepada perusahaan-perusahaan. Bila stimulus ini efektif maka bisa menekan PHK di Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan.

Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menjelaskan saat ini pelaku industri berharap ada stimulus-stimulus yang disiapkan pemprov DKI untuk membantu perusahaan dan UMKM mencegah kebangkrutan dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama pada masa pemberlakuan PSBB yang dinilai akan semakin membatasi operasional industri dan bisnis di Jakarta.

Ia menjabarkan untuk industri pariwisata di bidang kuliner setidaknya menuntut 2 stimulus dari pemerintah. Stimulus pertama adalah meminta Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menghapuskan atau mengurangi besaran PB1 (Pajak Pembangunan Satu) bagi industri hotel, restoran, dan rumah makan yang dipungut oleh Pemda DKI Jakarta. Stimulus kedua adalah meminta peninjauan kembali kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).


"Ini (stimulus) sudah dibicarakan dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta dan asosiasi-asosiasi industri, salah satunya bidang pariwisata di bidang kuliner yang meminta PB1 yang dikelola pemerintah provinsi untuk dihapuskan atau dikurangi pembayarannya, karena nilainya 10 persen," kata Diana kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/4).

Sedangkan untuk mekanisme pemberian stimulus pinjaman melalui bank DKI, Diana berpendapat perlu disesuaikan dengan bidang masing-masing perusahaan mengingat dampak pandemi COVID-19 berbeda-beda terhadap masing-masing sektor industri.

"Setiap kategori bidangnya beda-beda. Ada yang saat ini mengalami kenaikan omzet, tetapi banyak yang berdampak negatif untuk omzet mereka. Ini yang kita mintakan kepada pemerintah untuk memberi stimulus-stimulus yang disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap perusahaan atau bidangnya masing-masing," jelas Diana.

Selain untuk memperbaiki operasional perusahaan, ia mengatakan stimulus dari pemerintah tersebut juga akan menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di DKI Jakarta.


Catatan resmi Kemenaker per 8 April 2020, secara nasional, total jumlah perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK adalah sebanyak 74.430 perusahaan, dengan jumlah pekerja/ buruh/ tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang. Sedangkan di DKI Jakarta hingga 4 April, sudah ada 202 ribu orang yang melapor telah kena PHK dan dirumahkan.

Diana berharap melalui stimulus serta penerapan PSBB yang efektif dapat mengurangi penyebaran COVID-19, sehingga ekonomi akan kembali normal.

"Harapannya PSBB benar dijalankan sehingga penyebaran berkurang. Kita berharap ekonomi akan kembali normal," tegasnya.


Sumur
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-tak-bertambah


Gabener kapan mau kucurkan anggaran untuk stimulus bagi semua yg terdampak psbb..

Berupa pinjaman bagi umkm dari bank dki atau pergub bebas pajak agar perusahaan dan umkm tidak phk, dan mencegah umkm gulung tikar..

Solusinya berikan pinjaman dan berbagai keringanan ke pengusaha dan umkm setidaknya pinjaman uang agar mereka tidak mem PHK karyawannya selama psbb.. stimulus agar perusahaan bisa hidup karena psbb..

Pusat sudah kucurkan 405 Triliun untuk stimulus.. belum termasuk kebutuhan obat, alat pelindung, rapid test, ventilator hingga rumah sakit khusus dibangun.
Pusat itu sebenarnya pem-backup propinsi, sudah bagi bansos triliunan seIndonesia khususnya Jabodetabek. Jakarta aja diberi pusat 2,2 triliun hanya buat bansos warga rentan miskin..

Kerjaan pusat udah banyak. Gabener DKI yg sebenarnya sangat powerful dan APBD terbesar harusnya bisa mandiri..

Kapan lagi gabener bisa membuktikan dirinya.. ayo berikan kemampuanmu anies.. show us the money!!