Sunday, 12 April 2020 | 18:52 WIB

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menyebut masih ada dana sekitar Rp8,8 triliun dalam APBD DKI Jakarta yang bisa direalokasi untuk penanganan virus Corona atau Covid-19.


Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak mengatakan, total belanja daerah DKI Jakarta sebesar Rp 87,9 trilliun, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp34,6 triliun dan belanja langsung dan Rp44,9 triliun.

Menurut Anwar, anggaran yang disiapkan Gubernur DKI Jkarta Anies Baswedan
untuk penanganan Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebesar Rp3 triliun sampai Mei tidaklah mencukupi.

Meskipun demikian, DKI Jakarta yang berpenduduk sangat padat dengan jumlah penduduk 10,5 juta orang tidak mudah mengaturnya.

Kosekwensi logis yang muncul dengan pemberlakuan PSBB adalah bagaimana menjamin kecukupan pangan bagi penduduk sembari memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga medis.

Dikatakan Anwar, tantangan terberatnya adalah bahwa pemerintah harus berkejaran dengan waktu.

“Semakin singkat pemberlakuan PSBB maka semakin kecil jumlah kebutuhan yang harus disuplay dan anggaran yang dibutuhkan semakin sedikit, begitu pula sebaliknya semakin lama status PSBB semakin besar kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan,” kata Anwar, Minggu (12/4).

Anwar menambahkan, penanganan Covid-19 di DKI Jakarta membutuhkan anggaran yang besar.

“Kopek Indonesia melakukan studi singkat dengan menghitung besaran anggaran yang bersumber dari APBD 2020 DKI Jakarta yang dapat direalokasi untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Peruntukan realokasi ini tidak hanya pada kebutuhan penanganan medis, tapi juga pada kebutuhan dalam menstabilkan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta.

Anwar menambahkan, total APBD DKI Jakarta yakni Rp87,9 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Ada jenis Belanja dalam belanja tidak langsung ini:

1. Belanja pegawai Rp20,615,369,663.000

2. Belanja Bantuan sosial Rp4,805,798650.000

3. Belanja Bantuan Parpol Rp13,082,469,600.00

4. Belanja Bantuan keuangan ke daerah lain Rp 618,908,448,200.00

5. Belanja Tak Terduga Rp188,901,596,980.00

Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari 3 jenis belanja, yakni belanja pegawai (honorarium PNSdan Non PNS), belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

“Dari belanja tersebut, tim peneliti Kopel menemukan Rp 8,82 belanja yang dapat direalokasi untuk penganan Covid-19. Belanja tersebut berasal dari 7 item belanja setelah dicluster,” beber Anwar.

Ketujuh item tersebut adalah penyediaan makan dan minum harian dan rapat, belanja tak terduga, belanja bantuan sosial, honorarium PNS, biaya pelatihan, seminar, lombadan festival, perayaan hari nasional, pakaian dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas.



Dari grafik di atas ditunjukkan bahwa terdapat anggaran belanja tidak terduga di dalam APBD DKI Jakarta dengan jumlah anggaran sebesar Rp188 milyar.

Terdapat juga anggaran bantuan sosial dengan anggaran yang sangat besar Rp4,8 triliun dan honorarium PNS sebesarRp 3,3 trilliun.

Selain itu terdapat anggaran dalam dinas-dinas berupa kegiatan seminar, workshop, festival, lomba dan bintek dengan jumlah yang sangat besar yaitu sebesar Rp309 miliar.

Terdapat juga anggaran makan minum sebesar Rp58 miliar, anggaran pengadaan pakaian dinas dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp 142 miliar.

Total keseluruhan anggaran tersebut berjumlah Rp8,8 triliun atau sebesar 11 persen.

Belanja yang terkumpul ini adalah jenis belanja yang selama ini disebut boros anggaran seperti pada belanja makan dan minum. Juga ada anggaran yang dobel seperti honorarium PNS. Anggaran ini dobel dengan gaji ASN yang tidak seharusnya menerima lagi honor-honor dalam kegiatan. Honor ini berbeda dengan tunjangan yang memang selayaknya diterima oleh ASN.

Selain itu, sebagian besar anggaran ini merupakan anggaran yang tidak mungkin lagi digunakan pada tahun ini karena sifatnya even-even yang harus mengumpulkan orang yang berjumlah banyak seperti pelatihan, seminar, lomba dan festival.

“Dari hasil study singkat ini, KOPEL Indonesia mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera merealokasi anggaran Rp8,8 triliun untuk segera digunakan untuk kebutuhan media, kebutuhan sosial, dan pokok masyarakat DKI Jakarta selama masa PSBB,” pungkas Anwar.

https://pojoksatu.id/news/berita-nas...i-dki-jakarta/

Derita jkt punya gabener pelit. Sengaja kali nih gabener menyiksa ya. Gak tau dah ada warga emosi jadi rusuh penjarahan..