Jakarta - 

Juru bicara pemerintah terkait virus Corona, Achmad Yurianto, menyatakan pengumuman status positif atau tidaknya seseorang terkait Corona merupakan kewenangan Kemenkes. Dia berharap tak ada informasi yang simpang siur.

"Terkait dengan pengumuman, kita menyampaikan kasus ini confirm positif atau tidak itu adalah kewenangan Kementerian Kesehatan," ujar juru bicara pemerintah terkait virus Corona, Achmad Yurianto, di kantor Kemenkes, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2020).

Kementerian Kesehatan meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan lembaganya saat akan menginfokan hasil akhir dari pemeriksaan korban terdampak virus Corona COVID-19.

"Kalau daerah mengumumkan sendiri saya tidak tahu dari mana itu dasar dan datanya. Ini coba kita koordinasikan dengan daerah agar ranah-ranah medis biar medis yang mengumumkan jangan kemudian diumumkan oleh orang lain, pemda maupun yang lain jangan mendahului," ujarnya

Achmad mengatakan, selain Kemenkes, rumah sakit yang memeriksalah yang dapat menyampaikan. Namun, menurutnya, karena temuan WNI positif ini merupakan kasus pertama, pemerintah mengambil alih.

"Sebenarnya lebih detail lagi, RS yang memeriksa itulah yang menyampaikan. Tapi karena ini kasus pertama, maka kita ambil alih untuk kita laporkan," kata Achmad.

Baca juga:Kemenkes: Pasien di RSPI Tahu Positif Corona, Makanya Bersedia Diisolasi

Achmad menyebut dirinya tidak mengetahui data dari mana yang disampaikan oleh daerah terkait status positif Corona. Karena itu, dia mengatakan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan daerah terkait hal ini.

"Kalau kemudian daerah mengumumkan sendiri ya saya nggak tahu dia dari mana, kalau Cianjur mengumumkan sendiri dia suspect Corona terus meninggal langsung dinilai disebabkan virus Corona dari mana juga dia mendapatkan data seperti itu, kan sudah di test Kemenkes dapat hasilnya negatif artinya pasien meninggal karena penyakit lain. Gejala sesak nafas itu bisa saja akibat radang paru atau tbc atau yang lain," tuturnya.

"Oleh karena itu, ini akan kita koordinasikan lagi pada daerah," sambungnya.

Dia meminta, bila data yang diberikan berkaitan dengan hasil medis, akan diumumkan oleh pihak medis. Menurutnya, akan terjadi kebiasan informasi bila pihak lain yang mengumumkan.

"Agar sekali lagi bahwa pada ranah-ranah medis, biarlah medis yang mengumumkan jangan kemudian diumumkan orang lain. Takutnya nanti bias nggak karu-karuan," kata Achmad.

Achmad menambahkan, Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan dan penanganan Corona ke pemerintah daerah. "Manualnya pun bahkan sudah kami buat. Kami bertanya pada teman di daerah, apa sudah menerima surat edaran, sudah. Apa sudah memahami, sudah. Tapi kok responsnya begini. Ya maunya yang penguasa ya begitu. Tolong pahami karakteristik daerah," tandasnya.


https://m.detik.com/news/berita/d-49...-bias?single=1

Jangan sok jago kali lah mendahului medis wahai pemda qmak
Dicuekin kemenkes pusat ntar pemda2 qmak ini baru tau. Biar panik hancur ekonomi daerahmu