Presiden Joko Widodoo (Jokowi) akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada 2,5 juta warga DKI Jakarta yang berpotensi pulang kampung atau mudik. Bantuan ini diberikan agar warga bisa bertahan di tengah wabahvirus corona seperti sekarang.

Namun, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai kebijakan itu tidak efektif. Sebab, sebagian warga Jakarta sudah melaksanakan mudik.

"Mudiknya udah, udah pada mudik. Ya kalau udah mudik, inilah yang sebenarnya disesali karena pemerintah itu mengambil kebijakannya dicicil. Akhirnya nggak efektif karena dicicil," katanya kepada detikcom, Kamis (2/4/2020)

Dia mengatakan, kebijakan bansos itu seharusnya dilakukan sejak awal. Itu juga bersamaan dengan kebijakan yang benar-benar melarang pergerakan masyarakat.

"Seharusnya kebijakan ini udah ditetapkan dari awal mereka dibatasi itu, apalah namanya pembatasan sosial it's okay aja, artinya mereka itu dilarang. Kok kita sekarang susah banget dilarang pulang. Padahal itu yang harusnya dilakukan," ungkapnya.

"Kan ketentuan UU Kekarantinaan jelas kalau sudah membahayakan ya karantina, untuk itu pemerintah memberikan bantuan. Sekarang mereka sudah pada pulang kok mau dikasih bantuan," tambahnya.

Piter memandang, kebijakan lockdown tak diterapkan karena banyak pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan. Namun, dia menilai, para pekerja itu sudah pulang kampung.

"Cuma pada waktu itu keberatannya yang mereka dibatasi sosial di Jabodetabek itu kan banyak di sektor informal, kehilangan pendapatan. Ini yang kalau lockdown mereka akan kehilangan itu semua, bagaimana itu hidup. Kalau sekarang diberi bantuan nggak masalah sebenarnya, karena makanya disebutkan kebijakannya dicicil. Mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan sudah pada pulang," paparnya.

https://m.detik.com/finance/berita-e...udik-terlambat

BARU BERFIKIR

NYATANYA ODP DARI JAKARTA UDAH MASUK KE KAMPUNG HALAMAN

SIAP2 PEMERINTAH DAERAH KELABAKAN