Dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dan Menkes Terawan Agus Putranto pada Kamis (2/4), Doni menyampaikan prediksi jumlah warga di Indonesia yang terpapar virus corona.

Dalam penjelasannya, Doni memperkirakan estimasi jumlah korban positif corona hingga akhir April 2020 akan mencapai 27 ribu orang. Estimasi itu merupakan masukan dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Masukan dari BIN, estimasi jumlah kasus di akhir Maret adalah 1.577 dan ini relatif sangat akurat. Kemudian, juga estimasi akhir April mencapai 27.300," ujar Doni Monardo.

Sementara puncak penyebaran virus ini diprediksi terjadi pada akhir Juni dan akhir Juli. Selain itu, disebutkan 49 persen wilayah yang kemungkinan besar terkena virus corona berada di Pulau Jawa.
Padahal, pada akhir April akan mulai memasuki bulan suci Ramadhan dan pada bulan Mei akan masuki hari raya Idul Fitri. Dua waktu itu sangat berpotensi memicu penumpukan warga hingga terjadinya mudik.

Banyaknya warga yang berkumpul di satu titik dan waktu mudik dikhawatirkan akan membuat penyebaran virus corona semakin cepat.

Presiden Jokowi Tak Larang Mudik
Namun, Presiden Jokowi memutuskan tidak melarang mudik meski wabah virus corona. Bagi mereka yang mudik, akan masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol WHO.
Keputusan Jokowi cukup mengejutkan dan bertolak belakang dengan pernyataannya terdahulu. Terutama dalam upaya menekan penyebaran virus corona.

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," ujar Jubir Jokowi, Fadjroel Rachman.

Fadjroel mengatakan, kebijakan itu selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Fadjroel juga menuturkan, pemerintah tetap akan menggencarkan kampanye besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus corona. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur.

Presiden Jokowi Siapkan Libur Pengganti
Presiden Jokowi juga berencana memberikan libur pengganti Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk meredam keinginan masyarakat mudik di tengah wabah virus corona.

"Mengenai arus mudik saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif, jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh baik dari hulu di tengah dan di hilir," kata Jokowi.

Skenario pertama berupa mengganti libur-libur nasional seperti libur hari raya di lain waktu. Pengganti libur akan diberikan saat wabah virus corona berakhir.

"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, ini mungkin bisa dibicarakan," ujarnya.
Kedua, Jokowi menjanjikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat namun setelah wabah corona berakhir. Sehingga, ada kemudahan bagi para pemudik yang ingin pulang ke daerah masing-masing atau sekadar berlibur.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berjanji akan menggratiskan tempat-tempat wisata.
LIPSUS DINASTI JOKOWI, Luhut Binsar Pandjaitan
Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Libur Pengganti Mungkin Diberikan Akhir Tahun
Tekait dengan waktu pelaksanaan pengganti libur Lebaran kemungkinan akan diberikan pada akhir tahun 2020 atau setelah wabah corona selesai ditangani.

"Mengenai liburan, ini sedang dihitung. Nanti mungkin diberikan lebih banyak di akhir tahun atau bagaimana," kata Plt Menhub yang juga Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Libur pengganti di akhir tahun diharapkan dapat meredam niat masyarakat yang tetap ingin mudik saat wabah corona. Mudik diprediksi bisa membuat penyebaran virus corona makin meluas.

Akan Ada Pembatasan Transportasi saat Mudik
Luhut juga mengatakan, pemerintah akan memberlakukan kebijakan physical distancing di angkutan umum yang digunakan untuk mudik. Pemerintah akan mengurangi kapasitas angkutan umum seperti bus untuk menjaga jarak antarpenumpang.

"Ini berdampak ke harga angkutan karena bisa 1 bus kapasitas 40 cuma 20, jadi harga bisa melonjak. Teknis di lapangan akan segera diputuskan dengan kementerian terkait," kata Luhut.

Mengenai tidak ada larangan mudik, Luhut berdalih meskipun pemerintah melarang, warga akan tetap mudik. Maka dari itu pemerintah memilih tak melarang namun melakukan pengawasan sesuai prosedur pencegahan corona.

"Orang kalau dilarang pun mau mudik saja. Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit, hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat di tengah wabah corona. Kompensasi diberikan demi menjaga ekonomi Indonesia.

"Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik," jelas Luhut.

Kemendes Tetap Minta Masyarakat Tak Mudik
Meski Presiden Jokowi tidak melarang mudik, Kementerian Desa tetap meminta masyarakat untuk tetap tidak mudik. Wamendes Budi Arie menyebut bahwa desa harus dilindungi dari potensi-potensi penyebaran virus corona yang dibawa para pemudik.

"Desa harus tetap menjadi pusat produksi untuk mensuplai barang-barang kebutuhan dasar khususnya pangan ke kota. Kalau desa hancur bagaimana orang kota dan kaum urban mau makan? " kata Budi Arie.

Budi Arie menuturkan desa selama ini menjadi tempat pergerakan ekonomi di tingkat bawah. Sehingga, jika mengalami masalah akan memberikan pengaruh besar untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan.

"Desa harus tetap menjadi lumbung pangan jika pergerakan ekonomi dan produksi di kota melambat atau lumpuh seperti belakangan ini," jelasnya.

Selain itu Budi Arie menyebut, perangkat dan masyarakat desa sudah berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona secara maksimal.
"Seluruh kepala desa, perangkat desa, relawan desa dan seluruh warga desa sudah siap dan mengantisipasi serius soal wabah COVID-19. Tapi bebannya jangan ditambah dengan arus mudik. Desa harus kita lindungi dari para pemudik," tutupnya.

https://m.kumparan.com/kumparannews/...ik-1t9CDqDR8tL