INDOPOLITIKA.COM – Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi pendemi covid-19 masih sangat memprihatinkan. Hal ini nampak dari fasilitas kesehatan yang sangat tidak siap, hal ini diperparah dengan buruknya koordinasi antara pemerintah dan rumah sakit di daerah.

Kejadian tak mengenakkan dikeluhkan seorang pasien di RSUD Gunung jati Cirebon, salah seorang warga bernama Putri, yang diharuskan membayar biaya cek covid-19 tanpa disertai nota.

Putri mengaku berinisiatif mengecek kesehatan setelah teman satu kantornya dinyatakan positif Covid 19 setelah mengecek di hari ini, kemarin. Putri menduga temannya terjangkit virus dari almarhum suaminya yang meninggal seusai menjalani perawatan Corona di salah rumah sakit di Jakarta.

Karena itu, dirinya memutuskan untuk mencoba melaporkan diri ke RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon. Setelah berkomunikasi dengan dokter jaga, dirinya kemudian diminta isolasi dan menaikkan statusnya menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Awalnya kata petugas depan gratis, pas sudah diperiksa suruh bayar,” kata Putri, salah satu pasien, Sabtu (21/3/2020).

Di sinilah Putri mengaku diminta membayar oleh seorang perawat. “Katanya harus membayar, saat diminta nota pembayaran, katanya tidak ada,” jelas Putri.

Padahal sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Juru Bicara Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto menegaskan tidak ada pungutan biaya bagi masyarakat yang melakukan pengecekan virus Corona.

Selain itu, Putri kemudian tersandra oleh perawat dan petugas keamanan yang kemudian melarang dirinya untuk pulang. Mereka kemudian memaksa Putri mengikuti prosedur penanganan Covid-19.

“Ini kan dilematis, saya suruh bayar tanpa nota dan harus ngikuti prosedur,” ucapnya.

Dengan alasan menyelamatan 300.000 penduduk Cirebon dan tak menyebarkan virus Corona. Putri kemudian memilih mengikuti prosedur dan bersiap membayarnya. “Ini masih tes,” ucapnya.

Tak sampai di situ, ruang isolasi yang ditawarkan pun jauh dari manusiawi. Selain ditempatkan dalam ruangan pekat dan gelap. Kondisi kamar juga bau dan dipenuhi sarang laba laba.

“Mereka memaksa saya untuk di sini. Bukannya sembuh malah tambah sakit,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Humas RSUD Gunung Jati Cirebon, Firman mengatakan tak bisa berbuat banyak dengan kondisi itu. Dia mengatakan bila pemerintah tak siap menghadapi Corona sehingga mengharuskan RSUD Gunung Jati menggunakan fasilitas yang ada.

Dia kemudian menjelaskan, sementara pasien yang di screening dan atau perlu mendapatkan obat jika dilakukan pemeriksaan membayar sesuai dengan jenis penjamin masing masing.

”Kalau umum bayar tunai, kecuali di rawat inap dan dinyatakan positif maka biaya di tanggung negara,” ucapnya.

Hingga kini, Firman mengatakan RS Gunung Jati belum bisa memastikan sampai kapan bisa berbayar.
Kasus yang mirip sebelumnya juga terjadi di Surabaya, ada keluarga tiga pasien positif covid-19 yang hingga berita ini diturunkan belum dilakukan tes covid-19. Sebab harus menyiapkan persyaratan biaya yang tak sedikit.

“Belum melakukan tes masih menyiapkan persyaratan untuk melakukan tes. Kan biayanya banyak,” jelas Juru Bicara Tim Satgas Corona RS Unair dr Alfiian Nur Rasyid SpP, Jumat (20/3/2020).
Alfian Nur menambahkan, meski di Laboratorium Institut of Tropical Disease (ITD) Unair telah ditunjuk pemerintah sebagai pemeriksaan Covid-19, yang akan periksa tetap membayar lantaran masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Tapi labnya itu belanja sendiri, menyediakan alat sendiri dan lain-lain. Ya wajarlah kalau mereka berbayar, kecuali kalau sudah dapat bantuan dari pemerintah. Makanya mereka terkendala pembiayaan,” jelasnya.

Selama dua pekan pemantauan, seluruhnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur. RS Unair hanya melakukan tes kepada keluarga pasien.
Keluarga tiga pasien positif corona yang diisolasi di RS Unair Surabaya terus dipantau. Sesuai panduan kemenkes, pemantauan dilakukan selama dua pekan.
Menanggapi ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menjelaskan harus ada ketegasan sikap dari pemerintah terhadap rumah sakit terkait.

“Apa yang terjadi bisa membuat masyarakat yang terindikasi Corona pada kabur dan ini jauh lebih berbahaya,” ucapnya.

Terhadap ini, Tulus akan membawa hal ini saat rapat dengan Kemenkes dan Posko Corona. Tulus tak membenarkan bila pembayaran saat tes Corona. “Biaya tes Covid kan gratis, ini kan bencana. Masa suruh bayar,” tutupnya. [rif]

https://indopolitika.com/berkaca-pad...au-gratis-sih/

Buat pejabat dan keluarga gratis tapi buat rakyat jelata bayar. Pantes yang kena Corona baru kelihatan setelah parah