Jokowi Tepati Janjinya Luncurkan Kartu Pra Kerja, Isi Saldonya Rp 7 Juta

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akhirnya merilis Kartu Pra Kerja ditengah-tengah penyebaran virus corona atau Covid-19 yang sedang menimpa Indonesia.

Melalui kanal Youtube resmi Kemenko Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi memperkenalkan Kartu Pra Kerja, Jumat (20/3/2020).

"Jadi pertama kartu pra kerja ini memang disiapkan baik secara online maupun offline. Khusus yang offline tahap awal itu di 3 kota yaitu di Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara dan Surabaya jadi ini yang offline yang online sudah bisa national wide," kata Airlangga dalam video conferencenya di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Airlangga menuturkan, Kartu Pra kerja diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalui berbagai jenis pelatihan secara daring (online) yang dapat dipilih sesuai minat mereka masing-masing.

"Kartu Pra Kerja menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni (upskilling), atau di bidang yang baru (reskilling),” katanya.

Melalui Kartu Pra Kerja, Pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan hingga Rp 7 juta per peserta sekali seumur hidup. Pemerintah akan membayarkan biaya pelatihan itu langsung kepada lembaga pelatihan melalui platform digital.

Program ini berjalan sesuai janji Presiden RI Joko Widodo untuk mengurangi jumlah pengangguran. Saat ini, dari sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang menganggur, ada sejumlah 3,7 juta yang berusia 18-24 tahun.

Pengangguran muda ini sebanyak 64 persen tinggal di perkotaan, 78 persen berpendidikan SMA ke atas. Masalah terbesar yakni sekitar 90 persen dari mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikasi.

Untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk sekitar 2 (dua) juta penerima manfaat program Kartu Pra Kerja, sehingga ke depannya kompetensi pekerja dan pencari kerja dapat meningkat signifikan.

Kartu Pra Kerja pun akan mendorong lembaga pelatihan dan dunia usaha untuk saling bekerja sama, sehingga lulusan lembaga pelatihan menjadi lebih mudah memperoleh pekerjaan.
sumber

******

Akhirnya..... Yang selama ini bertanya : "Apa kabar kartu pra kerja tuh?" telah mendapatkan jawabannya. Jokowi merealisasikan janjinya membantu para pemuda Indonesia yang selama ini mungkin tak pernah mengikuti prlatihan keahlian karena pilihan sekolahnya. Bagi mereka yang lulusan SMK pasti telah mendapatkan pelatikan berupa praktek-praktek di sekolah dan magang di luar sekolah. Berbeda dengan lulusan SMK, lulusan SMA tak punya bekal keahlian. Hal inilah yang dipikirkan oleh Presiden agar lulusan SMA juga bisa siap kerja andai mereka tak punya kesempatan untuk kuliah atau tak berminat untuk kuliah.

Mengenai tata cara pemberian bantuan, silakan saja dicari website Departemen yang menangani hal ini.

Yang mungkin perlu digarisbawahi adalah, bahwa pernah ada wacana mengenai bantuan pra kerja ini juga menyasar pada mereka yang telah cukup umur yang tidak bekerja. Itu artinya akan banyak juga para orangtua yang akan mendapatkan bantuan kartu pra kerja ini. Dan inilah masalahnya.

Jujur saja, untuk urusan bantuan-bantuan seperti ini, TS sangat tidak percaya jika telah berbicara tentang Jakarta. Sudah terlalu banyak BLT yang diselewengkan atas nama KKN. Entah itu saudara, sesama suku, kawan, tetangga, dan lain-lain yang tentunya sangat merugikan mereka. Ini sama persis dengan kebijakan Anies Baswedan yang melegalkan seseorang mendapatkan KIP meskipun dia telah mendapat KJP. Alhasil banyak diantara mereka yang mempunyai dana dobel. Dan jangan heran jika banyak yang aji mumpung memanfaatkan kesempatan ini, terutama mereka yang sangat antipati dengan Jokowi dari partai anu. Bahkan saat Ahok masih menjabat, ada sebuah sekolah yang dikelola yayasan, yang untuk masuknya saja mahal, memberikan KJP ke semua anak didiknya dengan alasan itu uang rakyat.

Jadi, jikalau kartu pra kerja ini diluncurkan, ada baiknya hanya mereka yang baru lulus sekolah saja yang mendapat hak, atau minimal 2 tahun setelah lulus. Ini untuk meminimalisir penyimpangan di lapangan.

Selanjutnya perlu dipikirkan juga masalah pelatihan online. Mungkin ada beberapa bidang bisa dijangkau hanya dengan pelatihan online, tetapi pada dasarnya pelatihan butuh alat kerja, prakyek nyata di lapangan.

Ya sudah. Terima kasih Presiden atas realisasi janjinya. Terima kasih juga buat Ibu Menteri Keuangan yang sampai mules katanya memikirkan kartu pra kerja ini agar program Presiden yang pernah diwacanakan saat pilpres lalu akhirnya bisa direalisasikan, meskipun mungkin harus tambal sulam keuangan.

Semoga pemuda Indonesia punya daya saing dalam dunia kerja yang semakin berat.

Maju terus Indonesia!