Foto: Ribuan Polisi Bersiaga di Manila yang Tengah Lockdown Imbas Corona. (AP/Aaron Favila)

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Edhie Purnawan, seperti dilansir detikcom mengungkapkan beberapa hal perlu diperhatikan jika Indonesia memutuskan lockdown sebuah wilayah atau parsial.

"Pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Jadi misalnya, lockdown adalah dua minggu, maka pastikan kebutuhan dasar masyarakat selama dua minggu itu tersedia dan cukup dari hari ke hari tanpa ada kelangkaan di pasar, toko tradisional, toko modern, dan supermarket. Pemerintah harus segera bekerja sama dengan pengusaha secara maksimal," kata Edhi.

Edhie mencontohkan di Filipina, ketika Presiden Duterte bekerja sama dengan dua konglomerat besar negara tersebut, San Miguel Corporation dan Ayala Corporation untuk menyediakan makanan.


Kemudian jika melihat UU Nomor 6/2018 mengenai Karantina, persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pemerintah menetapkan status darurat kesehatan nasional dan memberlakukan karantina/isolasi, yaitu karantina rumah, karantina rumah sakit, hingga karantina wilayah.

"Pasal 53, 54, dan 55 UU tersebut mengamanatkan jika dilakukan karantina wilayah (lockdown), maka persyaratannya harus terjadi penyebaran penyakit di antara masyarakat sehingga harus dilakukan penutupan wilayah untuk menangani wabah tersebut. Syarat ini sudah terpenuhi," ulasnya.

Lockdown sendiri memang berimplikasi pada terhentinya kegiatan ekonomi. Dampaknya, negara harus bersiap dari sisi ekonomi, seperti memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok di wilayah yang di-lockdown.

"Jangan asal lockdown tanpa persiapan yang cukup. Lockdown di Wuhan ketika itu, semua transportasi publik, bus, kereta, penerbangan, hingga perjalanan kapal berhenti. Sekitar 50 juta penduduk Wuhan terkunci di Wuhan tak bisa ke mana-mana," katanya.

"Contoh lain di Italia yang di-lockdown secara masif pada 9 Maret 2020, Italia me-lockdown sampai ke seluruh penjuru negara, setelah sebelumnya me-lockdown hanya di Italia bagian utara. Inilah dampak nyata dari lockdown. Polisi dan tentara berjaga-jaga di pintu keluar masuk wilayah, transportasi terhenti. Kegiatan ekonomi vakum, kecuali yang bisa dilakukan secara virtual dari rumah dan belanja kebutuhan pokok di toko terdekat saja," sambungnya.

Edhi menambahkan, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diperhatikan jika pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan lockdown. Yaitu sektor-sektor yang mengandalkan teknologi tradisional akan terkena dampak paling buruk.

"Jika alat transportasi publik berhenti, berarti sebagian pasar juga akan berhenti, supply makanan lalu diambil alih oleh pemerintah beserta swasta besar yang ditunjuk untuk menggantikan. Kalau Indonesia sudah siap dengan hal ini, maka boleh saja lockdown dilakukan. Kalau belum, maka tunggu dulu," sebutnya.

Meski demikian, kesehatan menurutnya memang prioritas nomor satu. Kalau dilakukan lockdown, maka koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dengan kalangan bisnis dan tentu saja dengan masyarakat secara masif harus 24 jam sehari 7 hari seminggu yang sangat wajib dilakukan untuk memastikan dampak lockdown yang minimal kepada masyarakat. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tersedia secara pasti.

Tanpa itu, maka lockdown akan membawa masalah yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat.
"Prasyarat harus disiapkan sebaik-baiknya terlebih dahulu dengan cepat oleh pemerintah dan swasta besar yang ditunjuk, atau oleh BUMN, dan oleh pemda serta BUMD yang wilayahnya di-lockdown," ujar Edhie.

Karena itu, jika tidak dilakukan lockdown maka pemerintah harus dengan sangat segera bisa mendatangkan para ahli dan peralatan yang sangat memadai di segenap penjuru Indonesia untuk bisa mendeteksi, mengarantina, dan memutus rantai penyebaran virus Corona.

"Harus sangat cepat. Kita berkejaran dengan waktu. Masyarakat harus dididik dengan cepat dan penuh kesigapan untuk mematuhi petunjuk pemerintah pusat secara mengikat, atau ada sanksi berat bagi yang tidak taat. Jangan sampai Indonesia menjadi seperti Italia dimana penularan begitu masif, sehingga tidak lagi bisa tertampung para penderita COVID-19, naudzubillah," pungkasnya.

Ngerinya Lockdown Jika Belum Siap

                                                        

Foto: Ribuan Polisi Bersiaga di Manila yang Tengah Lockdown Imbas Corona. (AP/Aaron Favila)

Direktur Riset Center of Reform on Economy atau Core, Piter Abdullah, menilai pemerintah nampak ragu dalam mengambil tindakan dratis mengatasi korona.

Pemerintah, kata Piter, seakan dihadapkan dilema antara upaya yang benar-benar fokus mengatasi virus corona dengan upaya menyelamatkan perekonomian.

"Saya khawatir dengan penanganan virus corona yang serba tanggung saat ini akan terjadi ledakan penderita corona, yang pada ujungnya akan memaksa pemerintah mau tidak mau melakukan lockdown atau isolasi," kata Piter kepada CNBC Indonesia, Senin (16/3/2020).


Kalau pun lockdown dilakukan, menurut Piter, pemerintah harus merencanakan dengan sangat baik-baik. Jangan seperti sekarang yang semuanya tanpa perencanaan yang mendetail.

Piter khawatir, kalau lockdown dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan ketika korban corona sudah tidak tertanggulangi, maka proses recovery akan jauh lebih lama dan dampak negatifnya terhadap perekonomian justru akan jauh lebih besar.

"Dampaknya bisa dipastikan akan significant karena perekonomian seperti dimatikan. Banyak Masyarakat khususnya yang di sektor informal akan kehilangan penghasilan.  Sektor produksi akan terganggu artinya banyak produk yang akan berkurang supply nya. Semua ini harus diantisipasi dan disiapkan solusinya," jelas Piter.

Dampak Fiskal

Ekonom Senior Chatib Basri memandang, langkah social distancing akan berpengaruh kepada situasi ekonomi dan juga efektivitas kebijakan ekonomi seperti fiskal. Pasalnya orang akan mengurangi aktivitasnya, termasuk pergi berbelanja, menghindari keramaian.

Orang yang memiliki uang, orang akan mengurangi aktivitaas belanjanya, kecuali melalui media online. Dengan demikian, pola belanja akan bergeser kepada online. Namun tentu ini jumlahnya juga relatif terbatas, karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan.

"Jika pasokan terganggu akibat aktivitas bekerja terbatas, maka upaya mendorong permintaan melalui fiskal juga terbatas," jelas Chatib dalam akun Twitter-nya yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (16/3/2020).

Akibatnya, stimulus pemerintah yang tujuannya untuk mendorong permintaan melalui belanja, tidak efektif. Perkotaan, menurut Chatib akan menjadi kawasan yang akan mengalami dampak lebih besar dibandingkan dengan kawasan desa.

"Industri juga ada di perkotaan dan juga kebutuhan pasokan makanan lebih tinggi di kota. Karena itu kota mungkin menjadi prioritas, dengan tetap memerhatikan di desa. Karena itu komposisi ini harus dihitung masak-masak," saran Chatib.

Kebutuhan Pangan Terganggu

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan apabila lockdown dilakukan, bahkan di Jakarta saja, sudah dipastikan ketersediaan pangan terganggu.

Pasalnya lanjut Bhima, sebagian besar kebutuhan pokok disumbang dari daerah di luar Jakarta. Arus distribusi barang akan terganggu jika lockdown dilakukan. Kelangkaan bahan pokok khususnya jelang ramadhan akan menyeret kenaikan harga.

"Inflasi tembus di atas 6% merugikan daya beli masyarakat se-Indonesia," ujarnya.

Panic Buying di Mana-mana

Selain itu juga adanya risiko panic baying yang belum bisa diantisipasi. Ketika lockdown diumumkan, masyarakat yang panik akan menyerbu pusat perbelanjaan. Bukan hanya makanan dan minuman, tapi juga obat-obatan bisa ludes.

Berkaca pada awal mula diumumkan adanya 2 pasien positif corona oleh Jokowi, panic buying terjadi di beberapa daerah.

"Pemerintah tidak punya pencegahan apapun. Yang saya khawatirkan masyarakat menengah bawah, kemampuan untuk menimbun bahan pangan tdak sekuat kelas atas. Angka kmiskinan bisa naik," kata Bhima.

Pertumbuhan Ekonomi Anjlok

Kalau Jakarta saja yang di-lockdown, aktivitas semua perusahaan yang kantornya di pusat Jakarta akan terganggu. UMKM yang terkena imbas paling parah.

"Driver ojek online tidak bisa bekerja, gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan, dan krisis makin cepat," kata Bhima.

Saran Ekonom

Menurut Bhima, lockdown ini harus dihindari. Karena pemerintah harus siapkan stok bahan makanan yang cukup, stok likuiditas bank yang kuat karena kalau sampai rush yang repot bank, tindak pelaku penimbunan secara tegas, optimalkan skema work from home.

Sementara menurut Chatib Basri, untuk memastikan bahwa kelompok menengah bawah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mungkin karena terganggunya aktifitas ekonomi, program seperti PKH, BNPT, BLT, Pra Kerja menjadi penting.

Mengingat besarnya kebutuhan dana ini, menurut Chatib pemerintah perlu melakukan relokasi untuk belanja yang kurang penting, atau bukan prioritas, selain tentunya menaikkan defisit anggaran lebih tinggi.

"Amat penting memastikan bahwa stok makanan terkendali. Kenaikan harga akibat tidak tersedianya stok pangan akan menimbulkan kepanikan," ujar Chatib Basri.

"Setelah situasi kembali normal, barulah standard counter cyclical fiscal monetary untuk mendorong aggregate demand bisa dijalankan dan efektif," kata Chatib melanjutkan.




Bagaimana dengan Indonesia?

"Tidak ada kita berpikir ke arah kebijakan lockdown," tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak hanya sekali bicara soal lockdown.

Jokowi menggarisbawahi pemerintah saat ini berupaya mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar penyebaran Covid-19.

"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat baik kebutuhan pokok, kesehatan dan layanan lainnya," tegas Jokowi.

Jokowi menegaskan tidak boleh kebijakan pusat dan daerah berbeda, terutama soal lockdown. Eks Gubernur DKI Jakarta itu bahkan melarang keras daerah untuk memberlakukan lockdown.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pun telah buka suara soal wacana untuk lockdown Indonesia di tengah mewabahnya covid-19.

"Kita belum berpikir ke situ, setiap negara punya cara sendiri-sendiri. Tekankan di kontrol, dari belajar di sekolah ke konferensi dan tidak banyak bertemu," ujarnya di kantor Kemenko Marves, Jakarta.

Saat ini, beberapa instansi juga bergerak dari kesadaran untuk keamanan mulai dari BUMN, di kementerian termasuk Kementerian Perhubungan, dan juga kantor Kemenko Marves sudah mulai meniadakan rapat-rapat tatap muka.

"Ini jadi belajar, ke depan bisa banyak melakukan hal seperti ini tidak perlu travelling."



https://www.cnbcindonesia.com/news/2...i-tidak-siap/2