ANIES BICARAKAN KEBIJAKAN EFEK KEJUT. ISTANA : YANG DIPERLUKAN KEBIJAKAN RASIONAL

Jakarta - Istana Kepresidenan menegaskan jangan sampai ada kebijakan yang tidak terukur di masa pandemi virus corona COVID-19. Istana menyebut, rakyat tidak ingin ada semacam kebijakan 'efek kejut'.
"Dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang, tak boleh ada kebijakan coba-coba yang tak terukur. Publik tak memerlukan kebijakan 'efek kejut', tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi,kepemimpinan operasional dan kepemimpinan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai "panglima perang" melawan pandemi Covid-19," kata Jubir Presiden Fadjroel Rachman lewat keterangan tertulisnya, Rabu (18/3/2020).

Fadjroel menambahkan, Jokowi saat ini sudah memutuskan kebijakan pembatasan sosial. Kebijakan ini mengimbau kepada masyarakat untuk seminimal mungkin beraktivitas di luar rumah.

"Presiden Joko Widodo memutuskan kebijakan pembatasan sosial (social distancing) berdasarkan UU No: 6/2018 sebagai respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahwa benar menurut UU tersebut dimungkinkan adanya karantina wilayah (lockdown) tetapi kehati-hatian mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan publik tetap menjadi prioritas dalam memutuskan kebijakan publik," ujar Fadjroel.

"Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan karantina wilayah, tetapi memilih kebijakan pembatasan sosial," imbuhnya.


Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah melontarkan terkait kebijakan dengan narasi 'efek kejut'. Narasi tesebut digunakan unutk mengungkap alasannya membatasi transportasi massal pada hari Senin (16/3) lalu. Anies beralasan ingin memberi 'efek kejut' kepada masyarakat dalam menghadapi virus corona Covid-19.

"Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara esktrem, apa sih tujuannya? Tujuannya, mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrem. Jadi, ketika orang antre panjang, 'oh iya COVID-19 itu bukan fenomena di WA (Whatsapp, red) yang jauh di sana. Ini ada di depan mata kita'. Kalau kita tidak kirim pesan efek kejut ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja, yang tidak tenang ini siapa yang menyadari ini," kata Anies dalam video rapat teknis percepatan penanganan COVID-19 yang disiarkan di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (16/3/2020).

Antrean penumpang pun saat itu tak terelakkan. Warga mengeluhkan, dengan menumpuknya antrean dikhatirkan ada potensi penyebaran penyakit.

Masih di hari yang sama, Anies pada malam harinya mengatakan jumlah kendaraan umum akan kembali ke frekuensi tinggi. Kebijakan itu menyusul adanya arahan Jokowi agar transportasi publik tetap disediakan.

"Sesuai arahan Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jakarta.

https://news.detik.com/berita/d-4944...jakan-rasional

Ane sempet terkenyut gan