Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekecewaannya lantaran selama ini proyek pembangunan jalan selalu digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga anak dan cucu perusahaannya saja. Bahkan untuk pengadaan bahan baku pembangunan seperti pasir dan semen pun diborong semua anak cucu BUMN tersebut. Sedangkan, pengusaha daerah malah tak dilibatkan sekalipun.

"Dulu waktu saya jadi pengusaha, BUMN atau siapapun yang memenangkan konsesi untuk pembangunan jalan itu jarang sekali melibatkan pengusaha-pengusaha daerah. Kadang-kadang pasirnya pun semennya pun diambil semua oleh anak cucu perusahaan itu (BUMN), ini kita fair-fair saja," ujar Bahlil dalam acara Market Sounding Proyek KPBU di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia mengimbau seluruh perusahaan BUMN untuk bisa melibatkan pengusaha daerah apalagi bila bahan baku yang dibutuhkan sudah tersedia di daerah tersebut.

"BUMN harus menjadi lokomotif pembangunan ekonomi untuk menarik adik-adik kita di daerah supaya besar sama-sama. Kalau bisa pasirnya, material lokal yang bisa diambil di situ kasi pada pengusaha di situ, supaya mereka juga bisa punya rasa manfaat kehadiran investasi di wilayah mereka," sambungnya.

Selain itu, menurut Bahlil ada BUMN yang pernah menunggak bayar subkontraktor sebuah proyek infrastruktur hingga 3 tahun lamanya. Namun, Bahlil enggan menguak identitas BUMN yang dimaksud. Meski demikian, polah curang BUMN tersebut kini sudah diadukannya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindak tegas perusahaan tersebut.

"Waktu saya jadi kontraktor, mohon maaf dengan segala hormat, ini saya sudah laporkan ke pak Erick (Menteri BUMN), ada BUMN yang menang (lelang proyek), lalu kasih subkontraktor kepada pengusaha lokal (daerah) tapi 3 tahun ga dibayar," ungkapnya

Bahlil berharap aksi borong proyek oleh anak cucu BUMN dan aksi curang itu tidak terulang kembali di masa mendatang. Sehingga, pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa segera terasa hingga ke pelosok-pelosok daerah.

"Kami sudah bersepakat dengan Menteri PUPR atas arahan bapak Presiden agar siapapun pemenang dalam melaksanakan kegiatan ini wajib menggandeng pengusaha-pengusaha lokal yang memenuhi syarat. Jangan lagi main sendiri-sendiri! Jangan dikuasai oleh satu kelompok tertentu tapi harus ada pemerataan! Sebab pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting," pungkasnya.