Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memprotes rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan harga sewa gedung teater di Taman Ismail Marzuki (TIM). PSI mengingatkan bahwa keberadaan TIM harus mengedepankan aspek kebudayaan, bukan komersil

Kritik disampaikan Anggota Fraksi PSI Viani Limardi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI mengenai Perda Retribusi, Rabu (11/3).

"Sebagai pengingat, Pak Gubernur dalam audiensi dengan Komisi X DPR RI pada 27 Februari 2020 yang secara tegas pernah mengatakan bahwa pengelolaan TIM tidak untuk kepentingan komersial dan akan lebih mengutamakan pemajuan kebudayaan," kata Viani.

PSI menemukan tarif sewa gedung teater TIM naik dua kali lipat dari tarif Perda sebelumnya, yakni Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Daerah.

Biaya sewa pemakaian gedung teater di hari biasa menurut Perda Nomor 1 Tahun 2015 sebesar Rp30 juta/hari. Sementara dalam rancangan perda baru mencapai Rp60 juta/hari.

"Tidak hanya itu, bahkan dalam raperda ini, tarif pemakaian gedung untuk akhir pekan juga dibedakan, lebih mahal sekitar 25 hingga 50 persen dari hari biasa," ungkap Viani.

"Contohnya, tarif akhir pekan untuk pemakaian gedung teater besar ditetapkan sebesar Rp75 juta/hari. Bukankah ini bentuk komersialisasi TIM?" tambahnya.

Ia juga mengingatkan tentang pengelolaan TIM yang kini sudah diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo. Diatur dalam Pergub No 63 Tahun 2019.

Jakpro berhak dalam pengelolaan dan berwenang untuk menyewakan bagian-bagian, area-area, atau ruangan-ruangan yang ada di kawasan PKJ TIM selama 28 tahun.

"Sehingga, segala bentuk penyediaan fasilitas TIM tidak lagi diusahakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi PT Jakpro. Jadi, Pemprov DKI Jakarta kehilangan legalitas untuk mengenakan tarif retribusi terhadap pemanfaatan TIM," tutup dia.

Anies tidak diam. Dia menjelaskan bahwa retribusi TIM yang rendah selama ini membuat pemakaian gedung tidak berkaitan dengan kesenian atau kebudayaan.

Mengenai potensi seniman sulit menyewa gedung teater lantaran biaya sewa dinaikkan, Anies berjanji bakal membuat mekanisme khusus. Namun, dia belum merinci mekanisme khusus yang dimaksud.

"Bagi seniman dan kegiatan seni akan dibuatkan mekanisme khusus sesuai dengan rekomendasi Dewan Kesenian Jakarta," tutup Anies.


https://m.cnnindonesia.com/nasional/...tim-100-persen



biarlah gambar ini mewakilkan kata2 ane

Akibat kebodohan memilih pemimpin