[BONUS INFO UPDATE]



GenBisnis, Jakarta - Siang ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menandatangani Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 48 kepala daerah.
Penandatanganan ini dilakukan sebagai langkah pertama pembangunan di daerah-daerah, seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Asahan, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Asahan, dan lainnya.

Tjahjo mengatakan, MPP ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni reformasi birokrasi. Dalam MPP ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan yang efisien dalam pembuatan administrasi kependudukan seperti e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan sebagainya.

"Sekarang ini MPP memang masih belum banyak, belum mencapai angka 30. Dari 514 kabupaten/kota yang ada. Ini yang ingin kami dorong terus supaya visi misi reformasi birokrasi terlaksana. Tidak hanya penyederhanaan struktur birokrasi, tapi juga bagaimana mengorganisir pelayanan pemerintahan," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2020).


Ia menyayangkan, jumlah MPP yang ada sangatlah sedikit. Oleh sebab itu, Kementerian PAN-RB menarik para kepala daerah untuk berkomitmen membangun MPP.

"Ini harus dipercepat. Kalau nggak dipaksa teken kontrak dulu. Masa baru 24. Kami ingin setiap bulan ada. Tiap bulan 40. Kan itu cepat, karena target kami tahun ini selesai. Kami ingin melayani masyarakat dengan cepat, perizinan dengan cepat. Semua (daerah) harus punya," tegas Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh turut mensosialisasikan sistem Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang telah dirilis sejak akhir 2019. ADM sendiri adalah mesin yang bisa membuat e-KTP, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian dalam hitungan detik.


Ia menyampaikan, mesin 'ATM' dukcapil ini sudah siap untuk dipesan setiap daerah, sehingga pelayanan administrasi kependudukan yang setiap saat dibutuhkan masyarakat dapat berjalan efektif dan maksimal.

"Ada 23 dokumen kependudukan yang bisa ke luar dari sana. Ini akan menggantikan fungsi kantor. Layanan publik inilah yang pertama kali kita dorong untuk Dukcapil," tutup Zudan.



Sumber.