Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan lembaga yang dipimpinnya bukanlah pemilik dari perusahaan pelat merah. Sebab itu, Kementerian BUMN adalah lembaga negara yang diserahkan tugas untuk mengelola seluruh perusahaan milik negara.

"[Kementerian] BUMN dipersepsikan yang salah bahwa kita ini pemilik. Ini yang kita selalu betulkan dan bicarakan ke Presiden kita pengelola, BUMN jadi bukan badan usaha milik nenek lu. Artinya udah pribadi, dan jelas ini kita pengelola jadi pengelola itu ada batasannya," kata Erick saat memberikan sambutan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook, di Jakarta, Rabu (26/2/2020).


Jadi kata Erick, karena ada label negara ini yang harus diyakini oleh pengambil keputusan di BUMN. Kementerian BUMN akan mengikuti visi Predisen Joko Widodo (Jokowi) karena posisi sebagai pembantu dalam menjalankan kebijakan.

Ada lima visi yang dikedepankan Kementerian BUMN sesuai dengan visi Presiden. Lima visi tersebut, pembangunan, sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, Ombibus Law, birokrasi dan terpenting bagaimana ekonomi Indonesia bertransformasi menjadi negara maju.

Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyampaikan wacana superholding BUMN resmi ditiadakan alias tamat. Erick menegaskan nantinya hanya ada 20 klaster BUMN sesuai dengan sektornya masing-masing.

kata Erick dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

"Target klaster ada 20 klaster, jadi nantinya masing-masing Wamen pegang 7-8 sub-holding BUMN, lalu ada klaster dead-weight [BUMN yang berstatus sebagai beban]," kata Erick.

https://www.cnbcindonesia.com/market...milik-nenek-lu

Jadi inget...