Jakarta, PikiranSehat - DPR RI ramai-ramai mengkritisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Selain soal iuran, mengenai layanan juga sempat jadi sorotan para legislator dalam rapat gabungan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita mengingatkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengenai substansi pembentukan BPJS Kesehatan. Terutama mengenai kewajiban terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Pak Menkes, semangat untuk BPJS, bagaimana diminta pemerintah supaya semua masyarakat Indonesia masuk sebagai peserta BPJS. Karena orang kaya sekalipun ketika sakit bisa menjadi orang miskin. Itu semangat bersama," ujarnya.

Menurut Felly, dalam realisasinya, praktik yang terjadi tidak sejalan dengan semangat tersebut. Banyak layanan dari BPJS Kesehatan yang disunat.

"Ketika BPJS ini berjalan lebih, lama-lama digerus paket-paket tidak ditanggung ini itu, apalagi yang bisa diharapkan masyarakat?," katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa rapat kali ini tidak hanya mewakili aspirasi konstituennya, tetapi atas nama seluruh rakyat Indonesia. Dia pun memberikan ilustrasi betapa mahalnya biaya kesehatan.

"Kalau kita sakit dijamin Jasindo, tapi rakyat kita di luar menangis. Kalau sakit udah deh, buruh Rp 7 juta upahnya, begitu dibilang bapaknya cuci darah Rp 13 juta sekali, langsung jatuh miskin," tandasnya.

Dia sendiri tak mempersoalkan jika BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Menurutnya, negara tak boleh berbisnis dengan rakyat.

"BPJS itu hibah negara. Kalau sekarang masih rugi Rp 16 triliun, masih kecil. Jaminan sosial itu tanggung jawab negara," bebernya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menggarisbawahi data fundamental yang masih saja salah. Dia mempertanyakan data tersebut yang bisa berdampak pada aliran dana.

"Saran saya ini kita harus putuskan di rapat ini, yang pertama tidak boleh ada kenaikan iuran BPJS sebelum datanya bersih. Karena tidak adil kalau orang kaya yang dapat tapi orang miskin tidak dapat. Ada orang miskin yang betul-betul butuh tapi tidak dibrikan oleh negara dalam bentuk PBI," urainya.

Turut hadir dalam rapat antara lain Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


Sumber:
https://www.pikiransehat.com/2020/02...-layanan.html