Jakarta - Di tengah sikap tegas Indonesia menolak pemulangan WNI eks ISIS, isu status kewarganegaraan mantan kombatan kelompok teroris itu ikut dibahas. Yang paling baru, Presiden Jokowi menyebut mereka sebagai eks WNI, bukan eks ISIS.
"Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Apakah eks WNI itu sudah punya kewarganegaraan baru setelah kewarganegaraan Indonesia mereka lepas? Belum ada kepastian lebih lanjut yang disampaikan Jokowi.

Bila merujuk pada undang-undang, ada aturan yang membuat kewarganegaraan seorang WNI hilang. Namun Indonesia tidak bisa membiarkan warga negaranya dalam keadaan tanpa kewarganegaraan alias stateless.

Keadaan tanpa kewarganegaraan (apatride) adalah kondisi yang dicegah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dalam situsnya menyampaikan Indonesia memang belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan, namun UNHCR menilai Indonesia telah mencegah kondisi 'stateless' terjadi, yakni lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu, Judha Nugraha, menjelaskan perihal status para WNI di luar negeri, aturannya merujuk ke UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan itu. Pada UU itu, kondisi tanpa kewarganegaraan disebut sebagai apatride.

https://m.detik.com/news/berita/d-48..._beritaTerkait

Jokowi memang luar biasa..

Note : bisa jadi langkah awal penerapan status stateless bagi sesorang nan jauh d sana..