Jakarta, CNBC Indonesia - Jelang akhir bulan lalu, tepatnya 27 Januari 2020, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berumur 100 hari sejak pelantikan pada 20 Oktober 2019. Meski masih terlalu dini, 100 hari kerap dijadikan indikator sejauh mana pemerintahan bakal mengarah.

Periode pemerintahan 2019-2024 adalah kali kedua Jokowi menjabat sebagai presiden. Agak berbeda dengan periode pertamanya pada 2014-2019, Jokowi kali ini terlihat agak woles.

Pada hari-hari awal pemerintahan periode pertama, Jokowi membuat lumayan banyak gebrakan. Misalnya dengan memangkas perizinan usaha menjadi tiga jam. Jokowi juga mereformasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan meniadakan subsidi untuk premium, sebuah langkah yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil dihemat triliunan rupiah dan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Periode pertama Jokowi adalah meletakkan fondasi, sementara periode keduanya adalah melanjutkan pembangunan. Mungkin ini yang membuat 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seakan minim gebrakan.

Sebenarnya ada gebrakan yang ditawarkan Jokowi yaitu rencana penerbitan Undang-undang (UU) Omnibus Law. Setidaknya ada dua Omnibus Law yang terdeteksi yaitu Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

Omnibus Law akan menjadi payung hukum yang merangkum lebih dari 70 UU yang ada sebelumnya. Jadi investor nantinya tidak perlu membolak-balik ratusan bahkan mungkin ribuan halaman peraturan perundang-undangan, cukup merujuk ke UU sagala aya ini.

Omnibus Law juga akan menawarkan berbagai kemudahan bagi dunia usaha. Misalnya di bidang perpajakan, ada janji untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga ke 20% sampai 2023. Saat ini tarif PPh Badan adalah 25%.

Namun ya itu tadi, semua baru rencana. RUU Omnibus Law Perpajakan baru masuk ke DPR, dan akan memasuki proses pembahasan yang entah butuh waktu berapa lama.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka? Coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang...

Belanja Pemerintah Seret

Sayang sekali, minimnya gebrakan pada 100 hari pemerintahan Jokowi berbuah fatal. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2019 jadi di bawah 5%, tepatnya 4,97%. Ini adalah laju terendah dalam tiga tahun terakhir.

Ekspor dan investasi memang melambat, dan penyebabnya adalah faktor eksternal yaitu dampak perang dagang terutama antara Amerika Serikat (AS) dan China. Namun mungkin pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di atas 5% andai konsumsi pemerintah mendukung.

Sayangnya tidak demikian. Pada kuartal IV-2019, konsumsi pemerintah tumbuh seadanya di 0,48%. Ini adalah yang terendah sejak kuartal II-2017.

"Realisasi belanja barang dan jasa turun dibandingkan triwulan IV-2018 sedangkan realisasi belanja bantuan sosial naik dibandingkan triwulan IV-2018. Penurunan realisasi belanja barang dan jasa terutama pada belanja barang (operasional dan non-operasional) dan belanja jasa," sebut laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Padahal biasanya kuartal IV adalah puncak konsumsi pemerintah. Maklum, penyerapan APBN masih mengikuti pola lama yaitu baru kencang jelang akhir tahun. Daripada anggaran hangus, lebih baik dikebut sebelum tahun anggaran baru.

Lagi-lagi sayang. Kalau pertumbuhan konsumsi pemerintah bisa 1% saja, maka mungkin pertumbuhan ekonomi Oktober-Desember 2019 tidak akan di bawah 5%. 


Positifnya, pemerintahan Jokowi ternyata masih istiqamah dalam merealisasikan belanja modal, sesuatu yang menjadi ciri khas sejak 2014. Pada kuartal IV-2019, belanja modal pemerintah tumbuh 4,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ini membuat komponen investasi bangunan dalam Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,53%. Lebih baik ketimbang kuartal sebelumnya yaitu 5,03% dan kuartal IV-2018 yang sebesar 5,02%.

"Pembangunan infrastruktur berlangsung di beberapa daerah, baik pembangunan baru maupun lanjutan pembangunan periode sebelumnya," tulis laporan BPS.

Namun belanja pemerintah yang bersifat rutin malah kedodoran. Apabila bisa tumbuh seperti belanja modal, maka lajunya tidak akan cuma 0,48% dan pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5%.

Nasi sudah menjadi bubur, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang mari menatap masa depan.

Setelah melalui 100 hari yang so-so saja, rakyat menantikan gebrakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Jangan ada lagi pertumbuhan ekonomi di bawah 5% gara-gara konsumsi pemerintah yang seret. 


sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ada-gebrakan/1